*Kunjungan Ke Rumah K.H. Ma’ruf Amin Aneh
MEDAN ( Berita ) : Kunjungan Menteri Kemaritiman bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya ke rumah Ketua Umum MUI K.H.Ma’ruf Amin, aneh. Wajar kemudian memunculkan asumsi publik yang tidak baik.
Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Ahmad Taufan Damanik, mengatakan itu, Jumat (3/2).Dia mengomentari kunjungan mendadak para petinggi Negara itu ke rumah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin, pasca Ahok, mengancam dan melecehkan ulama besar itu dipersidangan kasusnya.
Menurut Ahmad Taufan Damanik, sangat susah difahami, Meneri Koordinator sejatinya mengurusi kemaritiman, malah mengurusi masalah politik, yang bukan domainnya. Lebih jauh dari itu, langkah ini memberikan kesan kegentingan politik yang cukup serius bagi bangsa akibat lidah Ahok, dan pengacaranya ketika menanyai KH Ma’ruf Amin, sebagai saksi di persidangan kasus penistaan agama.
Padahal, sambungnya, banyak pakar dan tokoh bangsa sudah cukup percaya bahwa pemerintah Jokowi, sama sekali tidak berkepentingan atas Pilkada DKI, dan akan bersikap netral. Begitu juga kasus penistaan dengan terdakwa Ahok, pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa proses hokum akan berlangsung dengan objektif dan adil.
Kehadiran Presiden Jokowi di Monas pada aksi damai 212, semakin meyakinkan sikap kenegarawan Presiden, yang berupaya menjaga netralitas pemerintah di dalam kontestasi Pilkada DKI dan peradilan kasus Ahok.
Namun, kata Ahmad Taufan Damanik, belakangan mulai muncul kekuatiran banyak pihak, dimulai dari kriminalisasi beberapa tokoh dengan tuduhan makar yang sampai saat ini belum bisa meyakinkan public mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
Lebih lanjut, Ahmad Taufan, ada langkah-langkah pembatasan media sosial, kemudian kriminalisasi atas Habib Rizieq Shihab, serta diperiksanya beberapa tokoh lain yang selama ini getol berjuang melalui GNPF.
Menurutnya, secara perlahan namun sistematis, seolah dibangun opini melemahkan tuntutan umat Islam, dan tokoh-tokohnya pun diserang melalui kasus hukum. Kandidat wakil gubernur Sylviana Murni pun ikut digempur.
Di samping isu kasus hukum adik Anies Baswedan, yang semakin terasa sekenario pelemahan pihak lawan politik Ahok. Secara politis, menurut Taufan Damanik, memang cara itu cukup berhasil.
Sehingga tim pemenangan Ahok, maupun tim pengacaranya kian percaya diri. Sedikit lagi mereka tinggal menaklukkan FPI dengan pemidanaan dan penghancuran nama besar Habib Rizieq. Sementara Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, selama ini cukup toleran dan moderat. Bahkan beberapa tokoh NU terang-terangan memihak Ahok, dengan berbagai alasan.
Blunder baru
Namun demikian, menurut Ahmad Taufan Damanik, kepongahan tim Ahok, kembali menimbulkan blunder baru. Yakni berupa pelecehan terhadap K.H. Ma’ruf Amin, dan soal komunikasi telepon mantan Presiden SBY.
Blunder ini, katanya memancing kemarahan tokoh,Ormas dan warga NU, sebagai akibat dipermalukannya K.H.Ma’ruf Amin. Seorang Ulil Abshor Abdalla, Yenni Wahid dan beberapa lainnya yang selama ini kritis terhadap pemikiran K.H. Ma’ruf Amin pun, akhirnya memberikan reaksi negatif terhadap sikap Ahok.
Dalam konteks itulah Luhut Binsar Panjaitan, mencemaskan keadaan. Kalau dibiarkan malah akan memunculkan reaksi keras dari NU, juga Muhammadiyah. Sementara FPI kelihatannya sudah mulai redup, karena diserang secara hukum dan politik.
Tidak kurang pihak SBY dan Partai Demokrat pun juga bere-ksi, terutama dengan dikaitkannya peran SBY. ‘’Ini kali kedua setelah sebelumnya SBY,juga dituding terlibat di belakang gerakan 411 dan upaya makar,’’kata Taufan Damanik.
Dia mengatakan, blunder-blunder ini bukan saja kembali memantik perlawanan kepada Ahok, sehingga kembali menekan posisi politiknya. Tentu saja akan sekaligus mengganggu skenario besar politik yang sudah lama disiapkan untuk Ahok. Lebih jauh, blunder ini pun tak ayal lagi mulai kembali mengarah kepada Presiden.
Lontaran pengacara Ahok, diwakili Humprey Djemat, yang menyebut punya bukti pembicaraan mantan Presiden SBY dan Ma’ruf Amin, seperti membuka rahasia kotak pandora,bahwa selama ini ada keterlibatan kekuasaan di belakang Ahok.
Tudingan balik SBY, dengan mencotohkan skandal Watergate sangat serius, dan karenanya segera direaksi oleh istana. Meski membantah dan mengatakan bahwa urusan ini bukan urusan Presiden, tak kurang orang kepercayaan Presiden, yakni Luhut Panjaitan mesti turun tangan.
Dia mengatakan, keteledoran pengacara dan Ahok, yang menyebut ada bukti mulai berdampak manakala DPR akan memanggil Kepala BIN. Sebab sangat aneh bila percakapan telepon mantan Presiden sampai diketahui pihak lain.
Meski kemudian diralat dengan membangun asumsi bahwa mungkin saja ada pihak lain yang ikut mendengar percakapan dua tokoh ini, tapi mesti diingat Humprey sempat menyebut alat bukti (bukan saksi) yang dijanjikan akan dia berikan kepada hakim pengadilan kasus Ahok.
Jika yag dimaksud alat bukti (bukan saksi), tidak salah kemudian SBY bertanya tentang siapa yang menyadapnya, untuk keperluan apa dan mendesak Presiden tutur campur. SBY bukan orang sipil sembarangan, beliau mantan Presiden yang nota bene memiliki pengamanan khusus sehingga penyadapan terhadap telponnya jelas illegal.
Di sini lah letak komplikasi kasus Ahok, tidak bisa dimungkiri bahwa dia bukan tokoh sembarangan, sebab dilingkari kekuatan modal dan politik yang sangat kuat di belakangnya. Itu pula yang seringkali membuatnya seolah lupa diri, arogan dan menganggap sepele berbagai pihak yang mengkritik dan menyerangnya.
Keteledoran Ahok dan timnya tidak saja menyulitkan diri dan timnya tetapi juga pihak istana. Argumen kebhinekaan yang selama ini dipakai untuk membela Ahok, malah bisa berujung konflik sosial yang parah bila kekuasaan masih melindunginya. (WSP/m49/C)
