Tidak sedikit stimulus yang digelontorkan pemerintah selama pandemi Covid-19. Anggaran tersebut tentu menguras cadangan devisa (cadev) Indonesia. Meski begitu, Bank Indonesia menyatakan, cadev masih lebih dari cukup.
BI mencatat, cadev nasional sebesar 127,9 miliar dolar AS pada akhir April. Jumlah tersebut meningkat dibanding saat akhir Maret 121 miliar dolar AS. ”Peningkatan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, kemarin.
Posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 7,8 bulan impor. Atau, setara dengan 7,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. ”Selain itu, juga di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” imbuhnya.
Menurut Onny, kondisi cadev saat ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan langkah pemerintah menerbitkan tiga seri surat utang negara (SUN) dalam denominasi dolar AS. Total nilai surat utang ini 4,3 miliar dolar AS atau Rp 69 triliun.
PT Bank Rakyat Indonesia berupaya untuk menjaga likuiditas ideal di tengah wabah Covid-19. Tercatat, liquidity coverage ratio (LCR) BRI pada Maret 230 persen. ”Angka tersebut masih di atas ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menetapkan bahwa LCR Bank minimal dijaga sebesar 100,” kata Direktur Keuangan Bank BRI Haru Koesmahargyo.
Haru menuturkan, BRI akan mendapat tambahan likuiditas dari Bank Indonesia setelah menurunkan giro wajib minimum (GWM) 200 basis poin (bps). Jumlahnya mencapai Rp 17 triliun. Tambahan tersebut akan semakin memperkuat kecukupan likuiditas BRI saat ini.
Selain itu, lanjut dia, BRI juga aktif mencari sumber likuiditas melalui penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) maupun non-DPK. Seperti, melakukan repo atau pinjaman antar bank untuk akses funding non DPK jangka pendek. ”’Sedangkan untuk jangka panjang, melalui penerbitan obligasi dan pinjaman dapat menjadi pilihan. Namun, tetap dengan memperhatikan biaya yang efisien,” jelas Haru.
Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa tak akan melakukan penerbitan surat berharga negara (SBN) seri khusus yakni Pandemic Bond. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menuturkan, pemerintah hanya akan menerbitkan SBN biasa, yakni baik berupa Surat Utang Negara (SUN) ataupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). ”Kami tidak menerbitkan khusus, mau namanya Pandemic Bond atau apapun namanya untuk membiayai above the line ini,” ujarnya melalui video conference, kemarin (8/5).
Luky melanjutkan, Bank Indonesia (BI) nantinya akan masuk dalam pasar perdana SBN untuk ikut menyerap surat utang pemerintah. Hal itu juga telah diatur dalam Perpu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
Saat bank sentral masuk, maka yang ditawarkan adalah seri surat utang yang sudah ada, bukan melalui penerbitan seri baru. ”BI boleh masuk ke pasar perdana dalam bentuk last resort, tapi kami bicara tentang seri lelang yang ada, bukan seri khusus atau Pandemic Bond,” imbuhnya.
Seperti diketahui, lender of last resort adalah fungsi dari BI. Fungsi ini memungkinkan BI untuk membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi perbankan. Fungsi lender of the last resort itu merupakan bagian dari jaring pengaman keuangan (financial safety net) yang diperlukan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.
Pemerintah mengestimasikan BI setidaknya bisa membeli surat utang berkisar Rp 106 triliun hingga Rp 242 triliun. Proyeksi itu merujuk pada kapasitas pasar pada 2018-2019.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah pun tetap mempersiapkan penerbitan surat utang untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang termasuk skema ‘below the line’. ”Below the line untuk pemulihan ekonomi nasional itu kami sedang pikirkan di-work out, nanti kami sampaikan setelah ada hasilnya,” tambah Luky.
Seperti diketahui, pemerintah tengah fokus menambal defisit yang diperkirakan membengkak hingga 5,07 persen dari PDB atau sekitar Rp 852,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memerinci kebutuhan utang untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp1.439,8 triliun.
Jumlah itu terdiri dari pembiayaan defisit APBN senilai Rp 852,9 triliun, pembiayaan investasi yang salah satunya program pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Rp 153,5 triliun, serta pembiayaan utang jatuh tempo Rp 433,4 triliun. Sementara, sumber pembiayaan utang itu berasal dari penarikan pinjaman sebesar Rp 150,5 triliun dan penerbitan SBN sebesar Rp 1.289,3 triliun.
Di sisi lain, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penerbitan obligasi berdenominasi dolar AS menaikkan devisa Indonesia secara signifikan. Sekitar 6,9 miliar dolar AS. ”Tidak hanya itu, menguatnya posisi cadangan devisa juga ditopang oleh mulai meredanya volatilitas di pasar keuangan,” kata Josua kepada JPG, kemarin.
Tercatat, bahwa investor asing sudah mulai kembali masuk ke pasar obligasi sebesar 270 juta dolar AS. Kenaikan cadangan devisa tersebut diperkirakan juga menguat oleh adanya kenaikan DHE seiring dengan pemulihan perekonomian Cina di bulan April, sehingga kinerja ekspor Indonesia membaik.
Hal tersebut sudah disinyalkan oleh adanya pertumbuhan ekspor Indonesia ke Cina pada bulan Maret lalu. Hingga akhir tahun, masih terdapat risiko volatilitas yang tinggi. Yang mana berasal dari sentimen wabah Covid-19 hingga sentimen perang dagang AS-Cina.
”Sehingga diperkirakan posisi cadangan devisa berkisar pada 120 -125 miliar dolar AS. Meskipun mengalami penyusutan, dengan kembalinya kepercayaan investor pada pasar keuangan Indonesia disertai oleh meredanya kepanikan global, penyusutan devisa ini diperkirakan akan terbatasi,” beber Josua. (han/dee/jpg)
The post Cadangan Devisa Indonesia Masih Cukup appeared first on Padek.co.
