Perguruan Tinggi di Pulau Jawa Masih Mendominasi
Pimpinan perguruan tinggi di luar Pulau Jawa termasuk Sumbar, harus bekerja lebih keras lagi mengejar ketertinggalan dalam membenahi kualitas dan mutu pendidikannya. Seiring masih terlalu dalamnya gap, terutama terlihat dari output lulusan yang dihasilkan.
Kondisi ini tergambar dari hasil kelulusan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dalam ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017. Di mana, lulusan Perguruan Tinggi (PT) di Pulau Jawa masih mendominasi dibandingkan daerah Sumatera dan sebagainya.
“Di Yogyakarta tingkat kelulusan CPNS mencapai 24 persen. Sedangkan di Sumbar hanya berkisar 4 persen. Untuk Aceh 3 persen dan Papua 1 persen. Tampak sekali beda mutu pendidikan kita di masing-masing wilayah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur saat menjadi pembicara utama dalam konferensi internasional ekonomi bisnis, akuntansi dan ilmu social, di aula Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumbar, kemarin, (13/10).
Kesimpulan itu didapatkannya setelah memantau pelaksanaan ujian TKD di 14 Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Nasional (BKN) se-Indonesia. “Bila dirata-ratakan, tingkat kelulusan ujian TKD di Pulau Jawa sekitar 14 persen, Sumatera 4 persen dan kawasan timur 2-3 persen,” ujar rang Piaman itu.
Minat lulusan perguruan tinggi menjadi PNS, menurut politisi PAN dalam konferensi yang digelar Universitas Dhama Andalas (Unidha) itu, sejauh ini masih tinggi sekali. Untuk peminat CPNS Kemenkum HAM mencapai 1,3 juta pelamar untuk 17 ribu lebih formasi. Begitu pun peminat hakim MA mencapai 30 ribu orang dari hanya 1.600 formasi.
Merujuk realita itu, Asman meminta seluruh PTN/PTS di Sumbar dan daerah lain, segera melakukan evaluasi. Serta, kajian tentang pendidikan agar melahirkan lulusan berdaya saing tinggi.
“Cari masalahnya di mana, lalu evaluasi. Guru atau dosenkah yang harus dievaluasi atau masalah kurikulum. Bisa juga soal sarana dan prasarana yang kurang mendukung, atau jam mengajar juga perlu dievaluasi. Kalau tidak bergerak cepat, hasilnya justru akan semakin buruk,” katanya.
Asman Abnur berharap, lembaga pendidikan terus memperbaiki diri dengan target utama melahirkan lulusan yang memiliki daya saing. Apalagi, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, yang seharusnya tidak lagi menjadi kendala jarak wilayah dalam pemerataan pendidikan dan sistem pembelajaran.
Terhadap hal itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap seluruh civitas akademika di Sumbar menyadari hal ini. Sekaligus melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan perguruan tinggi khususnya di Sumbar. “Semoga hasil kelulusan CPNS yang hanya mencapai posisi 4 besar ini, bisa melecut semangat perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Termasuk, menggelar kerja sama dengan kampus luar negeri,” sebutnya.
Irwan mengapresiasi apa yang dilakukan Unidha dengan menjalin kerja sama dengan Universiti Selanggor (Unisel). “Di samping meningkatkan kualitas dan mengembangkan diri, perguruan tinggi perlu lebih banyak menjalin kerja sama dengan luar negeri. Jangan seperti katak dalam tempurung,” ujar dia.
Sementara itu, Rektor Unidha Dr Rahmi Fahmy menyambut baik perlunya perguruan tinggi melakukan pembenahan terhadap kualitas dan mutu pendidikannya. “Pelaksanaan konferensi internasional ini, jadi salah satu upaya kita mengembangkan diri. Di samping, intens menjalin kerja sama dengan luar negeri,” ujar dia.
Bubarkan Lembaga tak Produktif
Di sisi lain, Asman Abnur juga menyebut, perlunya perbaikan kelembagaan di Indonesia. Sebab, sampai hari ini masih banyak lembaga negara non struktural yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan sasaran.
“Setidaknya, ada 129 lembaga non struktural di Indonesia. Jika dikaji satu-per satu, banyak yang tidak produktif. Badan kelembagaan dibentuk dari pejabat hingga staf. Tapi, hasil dari lembaga itu tidak ada. Ini perlu kita benahi segera,” ungkapnya.
Beberapa lembaga yang telah dibubarkan antara lain, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang tidak memberikan kontribusi jelas. “Sekarang, kita mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi BPLS yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum,” sebut Asman.
Jangan Nomorduakan Keagamaan
Di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, MenPAN-RB Asman Abnur mengingatkan agar perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ke UIN Imam Bonjol tidak menghilangkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam program studi (prodi) keagamaan yang telah ada sejak masih bernama institut.
Permintaan itu disampaikan Asman Abnur saat memberikan kuliah umum bertajuk “Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Islamic World Class University”, di Gedung Serbaguna UIN Imam Bonjol, Lubuklintah, Padang, kemarin (13/10).
Dia mengatakan komitmen dari rektor penting karena jika sudah bernama universitas, prodi-prodi ilmu umum pasti akan diajukan. Namun, jangan sampai prodi umum membuat prodi keagamaan yang diusung sejak masih berstatus institut menjadi dinomorduakan.
Pada dasarnya prodi umum seperti kedokteran dan ekonomi, kata Asman, memang terdapat perputaran uang yang besar. Akan tetapi, rektor jangan sampai terfokus ke sana. “Prodi-prodi Islam tersebut adalah akarnya, sedangkan prodi lain merupakan batang dan dahan. Jadi jangan sampai fakultas agamanya jadi ketinggalan karena sibuk mengurus prodi umum,” katanya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa begitu banyak tantangan ke depan, salah satunya adalah mereformasi birokrasi, baik itu manajemen, tenaga pengajar dan ilmu. Pihak UIN IB harus mampu meningkatkan potensi, serta memperluas wawasan setiap elemen yang ada di lingkungan kampus.
“Aparatur itu kunci sebuah keberhasilan. Jadi, kasihlah mereka jabatan sesuai prestasi, bukan karena kedekatan. Setiap kinerja harus dievaluasi secara berkelanjutan. Nah ini yang saya tegaskan kenapa komitmen itu penting. Saya harap UIN IB bisa menjadi destinasi pendidikan agama dalam skala internasional,” lanjutnya.
Kemudian, dia juga menjelaskan betapa pentingnya evaluasi kerja dan kinerja aparatur. Karena disinilah daerah vital sebuah reformasi birokrasi berjalan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang tidak akan bisa lagi kerja santai karenaada alat ukur dari setiap kinerjanya.
Rektor UIN IB Eka Putra Wirman yang ditemui setelah acara menjawab tegas tantangan yang diberikan oleh MenPAN-RB untuk mereformasi birokrasi dan memperbaiki kinerja serta melangkah menjadi destinasi pendidikan agama di ASEAN. “Insya Allah tantangan dari MenPAN-RB tadi akan kita realisasikan, dengan cara membenahi tenaga manajemen, sarana dan prasana juga akan kita benahi dan meningkatkan kinerja,” katanya.
Selanjutnya dia juga menyebut telah mengajukan beberapa prodi baru di antaranya arsitektur, teknologi informasi, dan aktuaria. Dengan ini, muncul ketakutan-ketakutan akan terkikisnya minat terhadap prodi-prodi agama Islam di UIN IB. Menyikapi itu, Eka justru menjawbnya dengan santai.
“Kalau tidak ada ketakutan maka tidak akan mempersiapkan apa-apa, justru karena kami takut hal tersebut terjadi maka kami sudah persiapkan jauh-jauh hari. Kami sudah buat namanya pemandu bagi pimpinan untuk mengelola kampus ini agar tidak keluar dari jalurnya, yakni Universitas Islam,” pungkasnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
