Kuala Lumpur (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution mengatakan Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) sepakat menggugat WTO kalau pajak sawit disahkan.
“Tadi Indonesia bersama Malaysia dan Columbia yang belum menjadi anggota penuh mendiskusikan langkah-langkah mengenai Crude Palm Oil (CPO),” ujar Darmin Nasution ketika diwawancarai usai pertemuan di Kuala Lumpur, Selasa.
Darmin mengatakan hasil pertemuan CPOPC cukup banyak tetapi yang merupakan kesepakatan yang pertama sebagaimana yang sudah dibicarakan sebelumnya bahwa begitu pajak sawit disahkan di Eropa maka pihaknya akan menggugat WTO.
“Pertemuan tadi menguatkan kesepakatan tersebut walaupun metodenya tidak perlu sama-sama membuat satu gugatan. Indonesia menggugat sendiri, Malaysia menggugat sendiri. Waktunya mungkin sama tetapi dipisahkan supaya bisa saling mengisi,” katanya.
Darmin mengatakan gugatan dilakukan sekitar November sedangkan di Indonesia sebenarnya sudah sampai pada tingkat akhir untuk melakukan lelang pengacara internasional yang diperkirakan dalam seminggu ini sudah selesai.
“Yang kedua kita menyiapkan langkah-langkah untuk menjawab rendahnya harga CPO. Karena itu kita akan bertemu dengan perusahaan-perusahaan sawit besar dan asosiasi untuk melakukan peremajaan kembali sawit rakyat,” katanya.
Darmin mengatakan peremajaan sawit sedikit banyak akan mempengaruhi harga.
Kemudian, ujar dia, tentang penggunaan kelapa sawit Malaysia industrialisasi-nya sudah cukup jauh sehingga Indonesia harus seperti Malaysia disamping B20 menjadi B30.
“Kemudian yang lainnya adalah penggunaan CPO atau melalui turunannya yakni penggunaan biodiesel,” katanya.
Turut hadir pada pertemuan tersebut Direktur Eksekutif CPOPC Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron, Wakil Direktur Eksekutif Dupito D. Simamora, Direktur Strategi dan Kebijakan Mohammad Jaaffar Ahmad dan Direktur Keberlanjutan dan Pengembangan Petani Kecil Dr Witjaksana Darmosarkoro, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono.
