Oleh: Alip D. Pratama, SH., MH. (Dosen Hukum
Universitas Kader Bangsa Palembang)
Pertama-tama, kalau kita bicara tentang fenomena virus korona yang semakin kesini, semakin membuat publik merasakan kecemasan, tentu menjadi penting bagi kita untuk merumuskan latar belakang permasalahan dan juga pertanyaan-pertanyaan kunci yang gunanya untuk mempermudah kita sebagai rakyat sipil memahami keadaan yang menimpa diri kita sehari-hari.
Karena pada dasarnya sebagai rakyat sipil tentu kita memiliki hak yang diatur oleh undang-undang dasar sebagai landasan konstitusional kita berwarganegara guna memastikan bahwa hak dan kewajiban kita, sebagai warga negara, dan di sisi lain hal itu berguna juga untuk memastikan bahwa pemerintahan dalam situasi yang sangat krusial ini benar-benar memahami dan mengerti apa yang harus diperbuat untuk waktu yang akan datang. sebab, dalam momen-momen yang kritis Ini diperlukan kompetensi dan juga kapasitas yang besar pada diri pemerintah ah untuk memikirkan dan berbuat sesuatu yang bermanfaat dan mampu menyelamatkan masyarakat,sehingga terhindar dari situasi yang pelik dikarenakan adanya pandemic global virus korona.
Mungkin sudah lebih dari 1 bulan Indonesia sebagai sebuah bangsa mesti berhadapan dengan virus pandemik ini. sebuah virus yang sampai hari ini, Tidak ada satupun bangsa besar di dunia ini yang tahu bagaimana mengelola dan mengantisipasi penyebarannya yang masif. China, sebagai negara pertama yang menderita karena virus ini, dan mendapatkan banyak korban jiwa karenanya, masih dihinggapi perasaan tak berdaya dan mengalami kelimbungan secara ekonomi sosial dan politik.
Kemudian Korea Selatan meskipun kita tahu mereka berhasil secara perlahan keluar dari krisis yang disebabkan oleh virus pandemi global itu, namun tetap saja ja belum benar-benar pulih bahkan berdiri tegak pun mereka masih sulit. apalagi Italia dan beberapa negara Eropa yang notabenenya tidak benar-benar memiliki kesiapan dan mampu mengantisipasi, bahkan menyadari mengenai bahaya dari virus pandemic global itu, hari-hari ini ini mereka semua terkapar tak berdaya.
Sebagaimana Indonesia, pemerintahan di negara-negara Eropa tersebut terlihat cenderung menganggap remeh mengenai potensi berbahaya dari virus pandemik global itu.
Laporan kompas.com per 3 April 2020 ini jumlah pasien kasus korona di dunia pada pukul 10.41 WIB mencapai 1.015.850 kasus. angka ini bertambah lebih 77 ribu kasus sejak Kamis sore pukul jam 15.49 WIB. kemarin sore, kasus yang terkonfirmasi berada di angka 938. 565 dari 1.015.850 orang yang positif terinfeksi covid-19, 53.216 diantaranya meninggal dunia dan 212.991 orang telah dinyatakan sembuh. terdapat 204 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah melaporkan terdapat virus pandemic global tersebut. Selain itu pandemi ini juga menyebar di dua transportasi angkutan internasional, yakni Diamond Princess yang bersandar di Yokohama Jepang dan kapal pesiar MS Zaandam Holland America.
Masih menurut keterangan kompas.com pemerintah menyatakan bahwa data yang dihimpun memperlihatkan bahwa pasien korona di Indonesia bertambah hingga Kamis per tanggal (2/4/2020), total ada 1790 kasus covid-19 di Indonesia angka ini bertambah 113 pasien yang dinyatakan positif virus Corona dalam 24 jam terakhir hal ini dinyatakan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona Ahmad Yurianto saat memberikan keterangan pers di gedung Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB).
DAMPAK POLITIK
Sejarah politik, praktis roda pemerintahan Indonesia hampir mengalami kelumpuhan. setidaknya jika kita melihat pada kasus gimana para anggota parlemen semenjak diumumkannya Indonesia terpapar virus tersebut sudah diketahui beberapa minggu terakhir ini tidak melaksanakan agenda-agenda resmi kenegaraan nya. ditambah lagi Presiden Jokowi umumkan mengenai penundaan Pilkada serentak yang seharusnya akan dihelat pada pertengahan hingga akhir tahun 2020 ini. Presiden Jokowi khawatir jika proses pemilu tersebut tetap dilaksanakan an-naba dasarnya menghendaki adanya mobilisasi massa dalam jumlah yang sangat banyak tentu hal tersebut akan memiliki risiko besar semakin tersebarnya virus Corona di tengah-tengah masyarakat yang bukan tidak mungkin akan berujung pada chaos yang luar biasa.
Bahkan jika kita perhatikan di media mainstream dan juga media-media alternatif dijumpai para elit politik yang selama ini selalu meramaikan dan mendominasi perbincangan publik , hari ini ini pelan-pelan mulai berhenti memperbincangkan urusan perebutan kekuasaan dan perbincangan kolektivitas sebagai sebuah bangsa beralih mengenai respon kita sebagai sebuah warga negara untuk saling tolong-menolong dan juga saling gotong royong guna memberantas virus Corona di satu sisi Oma dan juga untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terimbas secara ekonomi dikarenakan adanya anjuran untuk social distancing oleh pemerintah.
Tetapi bukan berarti pertarungan politik kita benar-benar berhenti. dalam konteks Pilpres 2024 nanti, secara kasat mata kita bisa melihat bahwa beberapa buzzer pemerintah, secara konstan terus melancarkan serangan-serangan nya yang menjurus pada pemogokan terhadap setiap apapun kebijakan yang muncul dari Gubernur Anies Baswedan, yang notabenenya adalah Gubernur Jakarta sekaligus digadang-gadang sebagai calon presiden potensial yang akan datang.
Semenjak virus Corona mulai menjadi perbincangan global Semenjak itu juga Gubernur Anies mulai melakukan langkah-langkah antisipasi dan juga merumuskan berbagai macam kebijakan guna bersiap diri ketika virus tersebut benar-benar masuk dan menyakiti rakyat di Indonesia beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh Gubernur Anies di antaranya pertama, menerbitkan instruksi gubernur DKI Jakarta nomor 16 tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksicovi sid-19 Februari 2000. kedua, membentuk tim tanggap, tim tanggap ini dibentuk untuk mencegah dan mengantisipasi virus Corona. ketiga, larang acara keramaian pada awal Maret 2020 Anies melarang pemberian izin mengadakan acara keramaian di satu tempat. kebijakan itu menjadi bagian dari upaya untuk menyetop penyebaran virus Corona.
Keempat meliburkan sekolah selama 2 minggu yang pada intinya Pemprov DKI memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan di Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar jarak jauh. kelima menutup car free day, Anies memerintahkan untuk menutup sejumlah taman rekreasi hingga museum yang tersebar di ibukota juga ditutup untuk sementara waktu penutupan tersebut juga berlaku hingga 2 minggu kedepan termasuk di dalamnya kawasan bebas kendaraan atau car free day. menutup tempat wisata terhitung per tanggal 14 Maret hingga 27 Maret 2020 Anis memastikan bahwa seluruh tempat wisata yang berada di wilayah DKI Jakarta seperti Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Margasatwa Ragunan ditutup bantu biaya pengobatan pasien Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab untuk biaya penanganan pasien dalam pengawasan atau PDP, sebab pasien tidak di cover BPJS kecuali yang berobat di rumah sakit pemerintah.
Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Anis, Presiden Jokowi justru pada awal ketika fenomena virus pandemic Global ini muncul justru menetapkan 4 arahan Jokowi kala itu yakni
1 titik Jokowi meminta para menteri menggunakan instrumen moneter dan fiskal dalam rangka meningkatkan daya tahan serta daya saing ekonomi Indonesia:
2. Jokowi meminta ada fiskal untuk mendorong ekonomi, khusus investasi di sektor pariwisata agar wisatawan mancanegara yang batal ke Tiongkok Korea Selatan dan Jepang akibat virus Corona, bisa datang ke Indonesia:
3. Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga serta kepala daerah untuk mempercepat belanja APBN dan APBD:
4. Jokowi meminta penurunan transaksi berjalan dan melakukan transaksi diselesaikan dengan sungguh-sungguh efektif, dan terus dikontrol pelaksanaannya di lapangan.
Justru virus pada pandemi belum Indonesia ke Indonesia pada pemerintah Jokowi malah berfikir Bagaimana perekonomian Indonesia mampu memanfaatkan ketidakberdayaan negara-negara yang terimbas virus Corona agar bisa dikonversi menjadi benefit ekonomi bagi Indonesia pemerintahan Jokowi baru benar-benar terus bertambah di Indonesia dan bahkan semakin tidak terkontrol fakta inilah yang kemudian semakin memanaskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah khususnya pemerintahan DKI Jakarta Gubernur Anies Baswedan. banyak media kemudian membingkai fenomena virus pandemi global dalam bingkai persaingan antara Presiden Jokowi versus Gubernur Anies Baswedan. dan bagi para pendukung Gubernur Anies, kesigapan Anies dalam menanggulangi dan mengantisipasi penyebaran virus Corona di DKI Jakarta justru dianggap sebagai bagai peluang besar untuk merebut simpati rakyat dalam rangka perlombaan menuju su Pilpres 2024.
DAMPAK EKONOMI
Dikutip dari keterangan detik.com pada tanggal 29 Maret 2020, beberapa himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti himbauan untuk melakukan physical distancing, bekerja dan belajar serta beribadah di rumah, hingga kegiatan yang menimbulkan kerumunan tentunya sangat berdampak pada Pelemahan roda perekonomian Indonesia khususnya pada sektor ekonomi mikro.
Center of Reform on Economics (CORE), membuat laporan tentang kondisi ekonomi di saat pandemi virus Corona. lonjakan jumlah penderita dengan fatality rate yang tinggi, dalam sebulan terakhir sangat menghawatirkan. respon pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan seperti penutupan sekolah, work from home khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai event-event pemerintah ah dan swasta, membuat roda perputaran ekonomi melambat. menurut CORE, konsumsi swasta, yang menyumbang hampir 60% pergerakan ekonomi nasional, dipastikan akan mengalami kontraksi. penjualan retail, di Pasar tradisional dan pasar modern dipastikan turun.
Tak hanya itu Oma meluasnya kekawatiran masyarakat dan investor terhadap virus Corona, menyebabkan minat investasi juga akan turun signifikan, sehingga pertumbuhan investasi baru akan melambat. proyek-proyek investasi yang dikelola pemerintah dan BUMN akan tetap berlangsung, meskipun juga akan turun sejalan dengan himbauan social distancing bagi para pekerja .
Di lain pihak dikutip dari liputan6.com, menurut pengamat ekonomi Bhima Yudhistira adhinegara mengatakan, Indonesia rentan terhadap krisis ekonomi Ia pun memaparkan tiga faktor alasan Indonesia rentan dalam krisis ekonomi pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, yang diperkirakan hanya 4,5 sampai dengan 4,8% di tahun 2020. kedua, terkait aliran modal keluar sepanjang 6 bulan terakhir tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar Rp 16 triliun indeks harga saham gabungan ihsg turun 24% dari periode yang sama. sementara itu kurs rupiah melemah 5,401% dalam 6 bulan terakhir sebagai akibat dari keluarnya dana asing selanjutnya, ketiga,Indonesia makin rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global. menurut Asian Development Bank, sebanyak 38,5% surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing. lebih tinggi dari negara Asia lainnya. jika terjadi aksi jual secara serentak tentunya ini beresiko tinggi terhadap krisis ekonomi.#
