Pemanfaatan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan rakyat setempat.
Dana desa merupakan salah satu program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan mempercepat pembangunan di pedesaan. Oleh karenanya, pemanfaatan dana harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat setempat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pemanfaatan dana desa di Desa Tani Bhakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Senin pagi, 5 Desember 2016.
“Apa yang dikerjakan itu apa yang dibutuhkan rakyat. Di sini air kalau pas hujan seperti ini tidak masalah tapi begitu masuk kemarau menjadi masalah besar. Kita memang tahun depan ini mau kejar yang namanya embung, yang namanya kantung air, untuk semua desa yang musim kemaraunya sangat membutuhkan air,” terangnya kepada para jurnalis.
Presiden bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melihat langsung hasil pemanfaatan dana desa berupa penampungan cadangan air bersih yang dapat langsung dikonsumsi oleh warga. Selain itu, presiden juga meninjau pembangunan embung di desa tersebut.
“Ini sudah rampung semuanya. Tadi yang pertama tampungan air bersih yang bisa langsung diminum. Habisnya Rp 201 juta setiap lokasi. Kemudian yang ini embungnya dengan luas kurang lebih 5.000 m2 habisnya Rp 238 juta,” ujarnya.
Biaya yang dikeluarkan untuk membangun embung tersebut relatif murah karena di Pulau Jawa sebuah embung yang dilapisi plastik dengan luas 1 hektar menelan biaya Rp 1 miliar. “Kalau di di sini habisnya kira-kira Rp 500 juta, tapi belum ada plastiknya. Saya kira lebih murah,” terang presiden.
Turut mendampingi presiden dan Ibu Iriana ialah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, dan Kepala Desa Tani Bhakti Alamsyah.
