» Sekitar 10 persen penduduk menguasai 74,1 persen total kekayaan nasional.
» Beri lahan dan pembiayaan serta akses pasar ke petani miskin.
JAKARTA – Kenaikan peringkat Indonesia oleh Bank Dunia dari negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income menjadi negara menengah atas atau upper middle income dinilai belum menunjukkan kondisi Indonesia yang sebenarnya. Sebab, ketimpangan pendapatan masih lebar, yang terlihat pada koefisien rasio gini 0,380 pada September 2019 atau turun tipis dibanding Maret 2019 di 0,382.
Koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Rasio gini sama dengan 0 (nol) mengindikasikan ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Sementara gini rasio sama dengan 1 (satu) menunjukkan terjadinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna, artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengatakan kenaikan Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia dari 3.840 pada 2018 menjadi 4.050 dollar AS pada 2019 lalu bukan berarti secara faktual tiap penduduk pendapatannya tahun lalu 4.050 dollar AS atau dengan kurs 14.300 per dollar AS senilai 57,915 juta.
“Data Credit Suisse tahun 2019 menunjukkan akumulasi aset di tangan segelintir orang. Sekitar 10 persen penduduk menguasai 74,1 persen total kekayaan nasional. Ini bukti bahwa makin tinggi pendapatan per kapita yang menikmati adalah elite orang kaya di Indonesia,” kata Bhima.
Sebab itu, dia mengimbau agar kenaikan pendapatan itu diimbangi dengan upaya mengatasi ketimpangan melalui beberapa kebijakan.
Pertama, urai Bhima, bisa menggunakan instrumen pajak penghasilan (PPh) progresif di mana pada threshold tertentu bisa dikenakan tarif hingga 40 persen.
“Selama ini, pajak progresif belum ideal karena dari sisi tarif masih rendah dan tingkat kepatuhan juga rendah. Bahkan, beberapa orang terkaya di Indonesia tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),” kata Bhima.
Kedua, dengan kebijakan reformasi agraria dengan pemberian akses pembiayaan dan pasar. Penyempurnaan khususnya pembagian lahan negara dan perusahaan kepada petani miskin disertai skema pembiayaan murah dan akses ke pasar. “Jadi tidak cukup sekadar sertifikasi lahan, ini belum optimal,” katanya.
Terakhir, jelas Bhima, dengan menerapkan universal basic income di mana pemerintah berperan menjamin pendapatan masyarakat di atas komponen biaya hidup yang layak. Misalnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Tengah 1,7 juta rupiah. Jika ada pekerja yang berada di bawah UMP maka kewajiban pemerintah untuk melakukan subsidi pendapatan. “Ini lebih efektif dibanding jaring pengaman untuk orang miskin. Ada target 115 juta kelas menengah rentan miskin yang bisa disasar oleh program ini,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, subsidi bisa dimulai dengan pilot project yang menyasar kantong-kantong pekerja yang dirumahkan.
Kemandirian Ekonomi
Pengamat ekonomi dari lembaga kajian kebijakan publik Think Policy Society, Adelia Surya Pratiwi, mengatakan peningkatan daya saing menjadi strategi kunci untuk mempertahankan status Indonesia sebagai negara upper middle income country.
“Daya saing merupakan faktor penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi,” kata Adelia seperti dikutip Antara.
Menurut Adelia, pandemi mengajarkan Indonesia bahwa kemandirian ekonomi mutlak penting. Ia mencontohkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun belum memiliki kemampuan untuk mengolah sehingga penyerapan tenaga kerja belum optimal. Dengan demikian, reformasi struktural berbasis sumber daya alam ke pengolahan (industri) menjadi relevan.
Daya saing Indonesia, menurut World Economic Forum’s Global Competitiveness Index, masih tertinggal dibandingkan negara-negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.
“Dari 10 pilar daya saing, Indonesia paling tertinggal terkait aspek infrastruktur, kualitas SDM, kemampuan berinovasi, adaptasi teknologi, serta sistem keuangan. Sedangkan aspek lain seperti institusi, stabilitas makro, potensi pasar barang dan tenaga kerja, Indonesia sudah relatif baik,” katanya. n yni/uyo/E-9
