Presiden Jokowi mulai khawatir penanganan virus korona membuat defisit APBN kian melebar. Untuk itu, Jokowi meminta jajaran menteri ekonominya melakukan kalkulasi yang cermat dalam perubahan postur APBN 2020 tersebut. Anggaran negara tahun ini harus tetap kredibel.
“Saya dapat laporan berbagai perkembangan dalam penanganan korona dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi. Namun konsekuensinya, adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN. Saya ingin perubahan postur ini dilakukan hati-hati,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, kemarin.
Dilanjutkan Presiden, perubahan postur APBN juga harus dilakukan secara transparan, akuntabel, sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya dan tetap kredibel. Ia pun sudah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa untuk melakukan penghitungan. “Penghitungan sangat penting kita lakukan, untuk melihat berbagai risiko fiskal ke depan,” tegas Jokowi.
Pada rapat tersebut, Jokowi juga meminta agar seluruh lembaga bergotong royong menanggung beban penanganan Covid-19. Presiden juga meminta lembaga lain seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pelaku usaha untuk berbagi beban. “Agar pelaku usaha, korporasi tetap mampu berjalan, PHK masif dapat kita cegah, dan sektor keuangan bisa tetap stabil dan roda ekonomi bisa kita jaga,” jelas Jokowi.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit tahun 2020 kembali melebar ke level 6,34 persen. Atau setara Rp 1.039,2 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit yang paling baru ini akan dimasukkan dalam revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Di mana awalnya, defisit anggaran dipasang pemerintah sebesar 5,07 persen atau setara Rp 852,9 triliun terhadap PDB.
“Perpres 54/2020 akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp 852,9 triliun. Atau 5,07 persen dari GDP menjadi Rp 1.039,2 triliun, atau menjadi 6,34 persen dari PDB,” kata Ani, panggilan akrab Sri Mulyani.
Dari kebutuhan tersebut, Sri Mulyani mengaku, terjadi perubahan target. Baik penerimaan maupun belanja negara dalam APBN 2020. Di mana, target penerimaan menjadi Rp 1.699,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Sedangkan belanja negara menjadi Rp 2.738, 4 triliun, dari yang sebelumnya Rp 2.613,8 triliun. (nov/jpg)
The post Defisit APBN Kian Melebar appeared first on Padek.co.
