Kepala Kepolisian Tito Karnavian tengah menyiapkan 3500 lebih personel untuk “perang” melawan korupsi. Untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Kapolri meminta anggaran Rp 2,6 T. Hampir sepertiganya untuk gaji, selebihnya untuk operasi dan membeli perlengkapan. Kata Tito konsep Densus baru ini siap dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo di rapat kabinet terbatas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik rencana Mabes Polri itu. KPK percaya, semakin banyak yang memburu koruptor maka akan semakin baik. Apalagi selama ini kedua institusi ini sudah kerap bekerja sama dengan baik. Hingga Agustus lalu sudah 150 lebih kasus yang dikoordinasikan dan disupervisi.
Dukungan KPK itu sepatutnya disambut Mabes Polri dengan menuntaskan sejumlah masalah yang mengganjal. Dari penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sampai pelanggaran berat Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Sudah 6 bulan berlalu, polisi harus segera mengungkap tuntas kasus Novel. Pun dengan Aris jenderal polisi bintang satu itu, Pemimpin KPK mesti berani tegas mengambil sikap.
Penyelesaian kedua masalah yang mengganjal ini akan jadi pelicin makin lancar dan eratnya kerja sama Densus Tipikor dan KPK. Dengan begitu harapan masyarakat akan negeri tanpa korupsi akan semakin nyata. Bahu membahunya dua lembaga antirasuah dalam perang melawan korupsi tentu akan bikin para garong uang negara gentar.
