Penambahan kapal dan rute di Provinsi Maluku berdampak pada penurunan komoditas. Sementara musim ombak akan diatasi dengan mendatangkan kapal ukuran 1.500 GT.
Kamis (9/2/2017), dalam kunjungannya ke Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau dua unit Kapal Ferry Ro-Ro yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan guna memudahkan arus barang dan arus manusia di Provinsi Maluku. Dua kapal ferry itu adalah Kapal Ro-Ro Lelemuku yang melayani rute Saumlaki-Adaut-Letwurung, sementara Kapal Ro-Ro Tanjung Sole melayani rute Namlea-Manipa-Waesala. “Kita menambahkan dua kapal 500 GT (Gros Ton) yaitu Kapal Lelumuku dan Kapal Tanjung Sole,” ujar Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis.
Kepala Negara berharap dengan penambahan dua kapal tersebut, harga komoditas di Provinsi Maluku bisa menurun siginifikan mengingat adanya penambahan rute dan kapasitas yang diakomodir dua kapal tersebut. “Ini sudah dicek harga turun antara 20 persen sampai 30 persen karena adanya rute-rute baru, adanya kapal-kapal baru,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon, untuk belajar tentang ilmu kelautan hingga mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk masa depan mereka. “Karena tadi saya tanya tidak ada yang punya,” tuturnya.
Kepala Negara mendapatkan keluhan nelayan yang tidak bisa melaut pada saat musim ombak. Karena kapal yang digunakan nelayan merupakan kapal kecil. “Tahun ini di sini juga akan ditambah lagi kapal besar 1500 GT karena tadi saya mendengar banyak keluhan kalau pas musim ombak yang 500 GT ini kadang-kadang berani, kadang-kadang tidak berani jadi memang perlu yang lebih besar,” ucap Presiden.
Bukan hanya kapal besar, Presiden Joko Widodo juga berencana menambah 100 kapal rakyat untuk masyarakat seluruh Indonesia mengingat visi maritim Indonesia yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya. “Untuk seluruh Indonesia tahun ini akan tambah lagi tujuh rute plus 100 kapal,” ujarnya.
Ditemui usai menghadiri Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah sedang mengkaji payung hukum mengenai penobatan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. “Masih diproses mengenai Keputusan Menteri atau tidak tahu nanti bisa saja Keputusan Presiden, Maluku sebagai lumbung ikan,” ujar Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara menambahkan, payung hukum penting sebagai landasan dan pedoman pemerintah dalam membuat program dan kebijakan di masa mendatang. “Ini penting, karena bisa menjadikan payung hukum bagi program dan kebijakan-kebijakan ke depan mengenai Maluku,” tuturnya.
Bahkan Presiden Joko Widodo tidak memungkiri bahwa besarnya sumber daya perikanan di Maluku dapat mendukung realisasi program tersebut. “Kalau kita lihat tadi semua ikan ada di sini, tuna semuanya hampir berasal dari kepulauan Maluku dan sekitarnya. Besar-besar tadi ada Tuna yang besar banget tadi, Cakalang juga besar-besar,” ucap Presiden.
