PADEK.JAWAPOS.COM–Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar mencatat 25 nagari masih berstatus tertinggal. Nagari atau desa ini tersebar di beberapa kabupaten kota, terbanyak di Kepulauan Mentawai.
Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan di PMD Sumbar, Mahdianur mengatakan, angka nagari atau desa tertinggal untuk tahun 2023 ini sudah mulai berkurang.
Bahkan, kata dia, untuk status sangat tertinggal sudah tidak ada. Sebelumnya, pada tahun 2022, terdapat 28 nagari atau desa berstatus tertinggal.
“Informasi untuk 2023, berkurang menjadi 25 desa atau nagari tertinggal,” ujar Mahdianur usai menjadi pembicara dalam talkshow bertema Mewujudkan Kolaborasi dan Sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Akademisi dalam Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintahan Nagari dan BUMNag Sumbar di Universitas Dharma Andalas (Unidha), Senin (17/7/2203).
Ia mengungkapkan, ada 90 item penilaian sehingga nagari atau desa itu dianggap berstatus tertinggal. Di antaranya, banyaknya sarana dan prasarana (sapras) yang belum tersedia.
“Contoh sederhana, nakes tidak ada. Puskesmas pembantu tidak ada, atau puskesmas tidak ada. Sehingga mengakibatkan susahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Selanjutnya perihal sarana pendidikan. Salah satunya seperti Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) di nagari atau desa tersebut berlokasi sangat jauh. Hal ini mengakibatkan tingginya biaya operasional untuk mendapatkan dunia pendidikan.
Kemudian, soal sapras jalan. Serta, angka stunting yang cukup tinggi di nagari desa tersebut.
“Terbanyak di Kepulauan Mentawai. Karena memang akses jangkauan yang sangat tinggi. Blankspot masih banyak, jaringan listrik tidak stabil. Pendidikan yang sangat terbatas. Sarana dan prasarana ekonomi yang belum tersedia, pasar tradisional, fasilitas umum,” tambah Mahdianur.
Mahdianur menyebutkan, masih banyaknya nagari desa tertinggal tentu perlu penguatan dan pendampingan.
Maka dari itu, melalui talkshow dan MoU bersama Unidha dan BRIN diharapkan ke depan ada pendampingan kepada masyarakat di nagari.
“Ini penting sekarang. Dan lakukan pengawasan, pendampingan juga oleh tenaga dosen untuk melakukan penguatan mengidentifikasi persoalan nagari. Kemudian menguatkan profil nagari,” bebernya.
“Lanjut juga melakukan mengidentifikasi perencanaan bisnis yang matang yang bermanfaat dan berkembang di tengah masyarakat. Tanpa ada pendampingan nanti akan liar,” sambungnya.
Menurutnya, melalui pendatangan MoU ini akan ada beberapa kegiatan penguatan-penguatan sendi-sendi pemberdayaan masyarakat di nagari. Hal ini dalam rangka tujuan melakukan penguatan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Menguatkan sendi-sendi ekonomi pada masyarakat kita, sehingga keberlanjutan masyarakat kita untuk mencapai sebuah titik kesejahteraan itu berjalan dengan baik,” kata diam
“Dan hari ini kita melaksanakan talkshow membahas, mengupas kondisi kekinian nagari. Dan apa kira-kira program-program
yang bisa ditawarkan, bisa dilaksanakan dan bisa diaplikasikan nyata di tengah masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu Rektor Unidha Novesar Jamarun, menjelaskan akan mendukung peningkatan kapasitas SDM di nagari desa di Sumbar.
“Jika ada warga di nagari yang direkomendasikan oleh wali nagarinya untuk meningkatkan kapasitas baik dengan S1 atau S2 kami akan diberikan diskon khusus,” kata Novesar.
Ia menyebutkan, langkah ini diambil sebagai wujud nyata fungsi perguruan tinggi swasta di dalam peningkatan SDM. Saat ini, sejumlah program sudah berjalan dengan bekerja sama dengan beberapa daerah.
“Saat ini sudah berjalan dengan beberapa kota dan kabupaten. Tahun ini, sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, Insya Allah Sijunjung juga. Kita mulai serius melakukan,” pungkasnya.(*)
