PATI, ZonaSatu– Ratusan guru mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Senin (14/11/2022). Mereka mendesak kepada para wakil rakyat dan Pemkab Pati untuk melakukan observasi soal nasib para guru honorer yang tidak semua masuk dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Koordinator PPPK Pati Rohmat mengatakan, Permasalahan yang terjadi yakni ada 478 tenaga guru honorer di Kabupaten Pati, namun ternyata ada yang masa pengabdiannya lebih lama, namun tidak lolos, sedangkan yang baru bisa lolos dan diterima PPPK.
“Kami sangat menyesalkan, kenapa yang diterima PPPK ini prioritas I atau yang lolos pasing grade PPPK 2021, sedangkan kami PII dan P III atau yang wiyata dan mengabdi tiga tahun atau lebih tidak bisa masuk PPPK,”Sesalnya.
Olehnya itu, Ia berharap kepada Pemkab untuk melakukan observasi terhadap masa pengabdian dan seleksi PPPK itu agar seleksi PPPK bisa adil.
“Setidaknya ada observasi dari Pemkab, soalnya kabupaten lain itu yang masuk PPPK bisa P 1, 2, dan 3, jadi saya berharap agar Pemkab bisa mengupayakan,”Ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto menjelaskan, Soal aturan PPPK itu kewenangan pusat, sehingga DPRD tidak bisa berbuat banyak.”Kami dari DPRD tidak bisa berbuat banyak, karena kebijakan itu yang mengatur pusat, bukan di daerah.”Katanya.
