PATI, ZonaSatu– Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal Fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai informasi tinggal menunggu pengajuan untuk perijinan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal itu lantaran untuk pembahasan yang sempat molor di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati melalui komisi D sudah selesai.
“Eksekutif telah mengajukan perizinan ke Kemendagri untuk penandatanganan Raperda, karena untuk tanda tangan Bupati itu harus melalui Kemendagri, karena statusnya Pj,”Ungkap Anggota DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo Jumat (30/12/2022).
Dikatakan, Pembahasan Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren sudah selesai, bahkan juga sudah mulai pembahasan pansus oleh oleh Komisi D.
