ACEHTREND.CO, Meuaboh – Solidaritas nelayan kecil dari kecamatan johan pahlawan, Aceh Barat memperjuangkan nasib enam rekannya yang ketangkap Polisi Pengairan (Polair) Polda Aceh, sepertinya memberikan sedikit angin segar. Sebab, dinas kelautan dan perikanan (DKP) Aceh Barat dan sejumlah pihak terkait menyatakan siap membantu penangguhan penahanan terhadap enam nelayan.
Hal itu terungkap dalam pertemuan perwakilan nelayan dengan DPRK dan dinas terkait, Rabu, (26/4/2017) di gedung DPRK setempat yang dipimpin oleh asisten tiga, Tabrani Usman dan didampingi sejumlah anggota dewan setempat.
Usai pertemuan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Muhammad Iknal kepada wartawan mengatakan, pihaknya ingin membantu memberi jaminan penangguhan penahanan terhadap enam nelayan terkait kasus penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di perairan Meulaboh.
“Kita bukan ingin menginterpensi proses hukum. Tapi dari hasil musyawarah dengan dewan berapa pihak, kami dari DKP salah satunya siap membantu menandatangi surat permohonan penangguhan penahanan yang nantinya disampaikan kepada Kejaksaan agar enam nelayan bisa kembali bersama keluarganya masing-masing,” ujar M. Ikbal.
Nelayan ditangkap pada tanggal 28 Maret 2017 lalu, terkait dugaan penggunaan pukat harimau (trawl) yang dianggap tidak ramah lingkungan. Kemaren, keenam nelayan diserahkan oleh pihal Polisi kepada Kejakasanan Negeri Meulaboh. Atas kejadian tersebut membuat nelayanAceh Barat tidak berani melaut. Bahkan nelayan lebih memilih menjual boat yang mereka gunakan sehari-hari.
Dalam pertemuan, selain meminta penangguhan tahanan nelayan juga meminta solusi yang jelas terkait penggunaan alat tangkap. Meraka menganggap belum ada kejelasan mengenai penggunaan pukat. Karena yang ditangkap atas dugaan penggunakan pukat trawl, begitu juga sejumlah nelayan lain masih menggunakan alat yang sama. Tapi menurut panglima laot, Zainal Abidin, alat tangkap yang selama ini digunakan adalah alat tradisional yang ramah lingkungan.
Rapat berlangsung sejak pagi, dirung rapat lantai dua DPRK setempat dihadiri Kadis Kelautan dan Perikanan, Muhammad Ikbal, Kadis Lingkungan Hidup, Adi Yunanda, Kadishub, Saiful AB, Kabag Hukum Setdakab, Tjut Yanti Polem, TNI AL, Ramadi, Kasat Pol Air Res Aceh Barat, Iptu Slamet. Sedangkan dari Dewan dihadiri Ketua komisi C Herman Abdullah, anggota komisi C, Dahlan, anggota komisi B, Mawardi, serta sejumlah perwakilan nelayan. []
