Nunukan, Kaltara (Berita) – DPR RI prihatin isu perbatasan antarnegara sering tak dianggap penting dan tersingkirkan isu yang tidak menyentuh kepentingan nasional.
“Isu perbatasan sering tersingkirkan, bahkan tersingkir hanya karena pilkada,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang merupakan Ketua Tim Pengawas Perbatasan DPR di hadapan ribuan warga yang hadir di Balai Adat Dayak di Nunukan, Kamis (24/11) .
“Mari kita lihat bagaimana kehidupan masyarakat di perbatasan,” katanya didampingi anggota tim yaitu Arteria Dahlan (PDIP), Agung Widyantoro (Golkar), Hetifah Syaifudian dan Alvin Hakim Toha (PKB).
Dia menyatakan, isu perbatasan ke depan harus dianggap penting dan pembangunan kawasan itu mutlak dilakukan.
“Karena sehari-hari iman kebangsaan saudara-saudara kita selalu digoda negara lain,” katanya.
Godaan itu juga potensial membuat bangsa Indonesia tercerai- berai. “Mau berobat lebih dekat ke negara tetangga dan lebih murah ke negara tetangga. Mau sekolah lebih mudah dan murah ke tetangga mau beli barang, ternyata barang-barang tetangga lebih murah,” katanya.
Beberapa waktu lalu, Fahri memerima sejumlah pemuda dari daertah perbatasan.
“Mereka datang dan menangis minta segera tingkatkan pembangunan wilayah perbatasan,” katanya.
Untuk memacu pembangunan wilayah perbatasan, Fahri akan terus meminta dan mendukung upaya pemerintah memberi perhatian serius kepada kawasan perbatasan.
Begitu juga dengan aspirasi pembentukan Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan.
“Saya akan kerahkan anggota DPR agar Kabudaya mendapatkan prioritas,” katanya.
Fahri menyatakan, ironis apabila pemerintah tidak segera memberi dukungan terhadap terbentuknya Kebudaya sementara beberapa elemen negara tetangga (Malaysia) memberi dukungan.
“Negara tetangga saja mendukung Kabudaya Jangan hentikan pemekaran karena nyata kebutuhannya di lapangan,” tandasnya.
Dukungan beberapa elemen masyarakat Malaysia terhadap terbentuknya Kabudaya dapat dilihat dari adanya spanduk yang dipasang di sekitar Balai Adat Dayak Kecamatan Lumbis.
Salah satu spanduk berbunyi: “Kami Rumpun Murut Sabah Menyokong Atas Rancangan Kerajaan Indonesia Yang Mana Memulai Jadikan Otounomi. Kabudayaan Di Kawasan Persempadanan Negara
Solidaritas Rayat Setumpuk.
Kementerian Khusus Perbatasan.
Pada sisi lain Fahri mengingatkan perkembangan wilayah perbatasan harus dipacu agar masyarakat yang menempati wilayah tersebut merasakan ada kemajuan wilayah. Hal itu juga untuk mengejar ketertinggalan dengan upaya negara tetangga.
Sebagian masyarakat perbatasan lebih mudah mengakses pendidikan dan kesehatan ke negara tetangga. “Hal seperti ini harus menjadi pehatian serius pemerintah,” katanya.
Ke depan, kata dia, perlu dibentuk kementerian khusus perbatasan agar pembangunan lebih fokus dan terarah. Dengan kelembagaan setingkat menteri, diharapkan langkah pemerintah akan lebih fokus karena berada dalam kendali langsung presiden.
Fanri juga menyebutkan pada anggaran tahun 2016, pemerintah menganggarkan Rp9,2 triliun yang merupakan anggaran pembangunan perbatasan di semua sektor dan kementerian. Dalam kaitan inilah, Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan DPR melihat efektivitas anggaran tersebut (aya)
