ACEHTREND.CO,Banda Aceh- Lembaga Advokasi Untuk Rakyat Aceh (AURA) meminta DPRA bersikap tegas kepada Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh, yang telah dengan sengaja melawan hukum melakukan mutasi pejabat begitu kembali dari cuti kampanye Pilkada 2017.
Direktur AURA, Hayatullah Khumaini, SH, melalui rilisnya yang dikirimkan kepada aceHTrend, Sabtu (1/4/2017) mengatakan, pihaknya menilai DPRA terlihat tidak punya keberanian untuk menindak Gubernur Aceh yang sudah berbuat sesuka hati.
“LSM AURA melihat kinerja DPRA berjalan dengan tidak baik, untuk persoalan menentukan sikap politik terkait kebijakan Gubernur Aceh memutasikan 17 SKPA diakhir masa jabatannya. Ini menunjukkan DPRA besar gertak namun ketika pelaksanaan lemah. Seharusnya DPRA itu sudah mempunyai sikap politik yang nyata terkait persoalan polemik mutasi, kita curiga sepertinya DPRA ikut menikmati konflik hukum terkait mutasi SKPA,” ujar Khumaini.
Ia menambahkan, Polemik ini sudah berjalan selama tiga minggu dan telah berdampak tidak sehat bagi realisasi pembangunan Aceh. Kinerja DPRA baru sebatas menyikapi surat Kemendagri, seharusnya DPRA sudah mempunyai satu sikap nyata secara kelembagaan. Kalau alasan yang dikemukan oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin bahwa banyak anggota dewan masih di daerah karena reses, tentu tidak logis karena massa reses sudah berakhir dan bila anggota dewan masih di daerah pemilihannya menunjukkan bahwa anggota DPRA tidak serius dan tidak disiplin.
“LSM AURA melihat Persoalan ini berlarut – larut juga akibat DPRA yang tidak serius, contoh nyata sidang 31 maret 2017 yang dijadwalkan pukul 20.30 WIB sampai pukul 22:45 wib belum dimulai karena anggota dewan yang hadir tidak lebih dari 30 persen dari jumlah 81 anggota DPRA. Kalau anggota DPRA saat paripurna dan banyak yang tidak hadir perlu dipertanyakan fungsi pengawasan yang melekat pada anggota dewan,” sebutnya.
LSM AURA dengan tegas meminta kepada DPRA untuk segera mengambil sikap nyata terhadap tindakan gubernur Zaini Abdullah secara kelembagaan, kalau masih terus diulur – ulur maka masyarakat perlu mencurigai sikap DPR Aceh tersebut.
