Fraksi NasDem Menolak dan Nilai Habiskan Anggaran
DPRD Sumbar bakal melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Rencananya pada tiga benua dengan 7 negara tujuan. Seperti Hawaii, Jerman, Spanyol, Belanda, Perancis, Jepang dan Korea Selatan. Informasinya, anggaran yang dipakai untuk kegiatan keluar negeri ini Rp10 miliar.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano tak menampik adanya rencana kunjungan kerja tersebut. Sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri, satu tim berangkat maksimal 5 orang (dewan).
Arkadius sendiri memastikan akan ikut, namun jadwal untuk keberangkatan belum dipastikan. “Saya lihat kegiatan di DPRD dulu, sekarang masih membahas APBD 2018. Kalau masih sibuk kemungkinan saya belum dulu,” kata dia usai rapat paripurna, kepada wartawan, kemarin.
Arkadius menegaskan, masyarakat tak perlu alergi dengan kunker DPRD Sumbar ke luar negeri. Ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat juga. Untuk tujuan ke Leiden Belanda, DPRD Sumbar akan melakukan studi banding masalah kearsipan tentang sejarah Minangkabau. Termasuk salah satu mencari silsilah kerajaan Pagaruyuang.
“Sedangkan ke Hawaii, saya belum begitu memahami subtansinya,” ungkap Arkadius seraya mengatakan anggaran yang sudah disahkan untuk kunjungan kerja ke luar negeri ini layak untuk tujuan yang didapat.
Sementara, Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Sumbar, Risnaldi dalam paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2018, menegaskan Fraksi NasDem tak menyetujui kunker anggota dewan ke luar negeri itu.
Dia secara tegas menolak dan memastikan, semua anggotanya tidak ikut. “Kunjungan itu tak efektif. Apalagi, dengan kondisi ekonomi yang melambat saat ini, dinilai menghabiskan anggaran,” tuturnya.
Bahkan, Risnaldi membeberkan tak hanya empat orang saja, namun anggota dewan lainnya akan berangkat secara bergantian dan bertahap. “Informasinya, anggaran yang dipakai untuk kegiatan keluar negeri ini Rp10 miliar,” sebutnya.
Duluan Berangkat ke Jerman
Di sisi lain, sebelum anggota DPRD lainnya berangkat kunker ke luar negeri, empat anggota DPRD telah duluan dan dipastikan bakal berangkat ke Jerman pada Kamis (5/10). Anggota dewan yang berangkat itu adalah Ketua Komisi I Achiar, Ketua Komisi II Yuliarman, Ketua Komisi III Afrizal, dan Ketua Komisi V Hidayat. Sementara Ketua Komisi V, Nurnas menyatakan tak berangkat.
Kunjungan kerja ke Jerman ini mendampingi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Sumbar untuk membahas soal investasi selama enam hari.
“Surat izin dari Mendagri telah keluar, yang direncanakan lima anggota dewan, yang jadi berangkat empat orang saja. Ketua Komisi IV Nurnas batal berangkat,” kata Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis.
Dia menyebutkan untuk tiket saja, pulang pergi Rp 17 juta. Ditambah penginapan. “Untuk yang lainnya saya belum bisa menjawab pasti,” katanya tak bisa merinci berapa biaya yang dikeluarkan untuk keberangkatan ini.
Untuk pastinya, kata Raflis, bisa ditanyakan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPM PTSP) Sumbar. “Anggota dewan ini hanya mendampingi saja,” sebutnya.
Ketua Komisi IV Nurnas menyampaikan tak jadi berangkat. Alasannya, pertama dia tak bisa mengurus visa. Kedua, tujuan kunker ke Jerman itu tak sesuai dengan komisi yang dibidanginya.
Terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengaku prihatin rencana kunjungan kerja wakil rakyat ke tiga benua dan tujuh negara tersebut. Karena kunjungan tersebut dinilainya kurang sensitivitasnya pada persoalan yang ada di tengah masyarakat. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang tak terakomodir karena keterbatasan anggaran.
Sejauh ini, Asrinaldi melihat antara kunjungan kerja dengan kinerja anggota DPRD tak ada korelasinya. Artinya, kunjungan kerja tak sebanding dengan peningkatan kinerja DPRD. “Jika kunker ke suatu daerah untuk mempelajari atau mengetahui hal tertentu, tentu bukti nyatanya dapat dilihat. Setidaknya, tahun berikutnya setelah kunker dilaksanakan terlihat hasilnya. Jika kunker hanya dua jam pertemuan kemudian mengunjungi sejumlah lokasi dan setelah itu selesai, tak ada gunanya,” ucapnya.
Sepanjang anggota legislatif mampu menunjukkan ada korelasi positif antara kunker dengan kinerja tak jadi persoalan. Bahkan jika anggota DPRD ingin setiap bulan pun melakukan kunker tak masalah, asalkan mampu menunjukkan kinerjanya.
“Tapi jika tak mampu, apakah anggota DPRD berani tak lagi mengalokasikan anggaran kunker mereka. Secara aturan kunker memang tak dilarang, namun tentu saja kunker itu harus ada manfaat yang terukur yang dapat dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Dia juga mengapresiasi kader NasDem tak berangkat dalam kunker tersebut. “Warga seharusnya ikut memberikan apresiasi pada kader NasDem,” tuturnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
