BP/IST
DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna LX (60) DPRD Sumsel dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap sambutan Gubernur Sumsel, Senin (24/6) di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.
Palembang, BP
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Meriadi SH Msi mengatakan, Fraksi Partai Golkar sangat konsen terhadap urusan wajib Pemerintahan yaitu pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Untuk itu anggaran pendidikan harus mengacu pada peraturan perundang undangan yang mewajibkan alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan sekurang kurangnya 20 persen .
Menyikapi kondisi akhir akhir ini terkait keresahan masyarakat tentang beberapa sekolah yang diberikan izin untuk memungut uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus memiliki argumentasi yang jelas, sehingga tidak membingungkan masyarakat, dan kebijakan tersebut memang lebih dikarenakan bagian dari upaya untuk melakukan keadilan akses pendidikan.
“Sehingga anak-anak berprestasi yang berasal dari keluarga yang tidak mampu diberikan kesempatan yang sama bersekolah di sekolah-sekolah negeri favorit tanpa harus dibebani dengan membayar uang SPP dan iuran-iuran lainnya. Karena pada prakteknya sekolah-sekolah favorit yang memungut SPP dan iuran-iuran lain dari siswanya, terutama sekolah negeri yang berada di kota Palembang hanya menerima anak-anak yang berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi sedangkan anak-anak yang berprestasi tetapi tidak memih‘ki kemampuan ekonomi tidak dipertimbangkan untuk diterima di sekolah tersebut,” katanya dalam rapat paripurna LX (60) DPRD Sumsel dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap sambutan Gubernur Sumsel, Senin (24/6) di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.
Sedangkan di bidang kesehatan, berdasarkan peraturan perundang undangan wajib mengalokasi anggaran sekurang kurangnya sebesar 10%, dan alokasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 358,5 milyar atau sama dengan 9.7% dari APBD. Dari anggaran dana tersebut yang dapat direalisasikan hanya sebesar 321,7 miliyar atau 89 %.
Mengingat bidang kesehatan merupakan kebutuhan pelayanan dasar, dan pada prakteknya masih banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan kesehatan.
Mengenai masalah infastruktur sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur harus diawasi dengan ketat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak asal asalan tetapi benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor teknis, sehingga jalan-jalan yang telah dibangun tidak cepat rusak/hancur seperti yang terjadi di beberapa Kabupaten di Sumatera Selatan.
“Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar pembangunan jalan-jalan di Sumatera Selatan dapat lebih merata tidak hanya terkonsentrasi di Kabupaten-Kabupaten tertentu saja. Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan tentang Pelaksanaan Anggaran Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 yang sampai dengan triwulan kedua ini pelaksanaannya belum mencapai 50% dari struktur anggaran Tahun Anggaran 2019. Padahal saat ini kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten/ Kota yang mendapatkan alokasi anggaran baik berupa pemeliharaan maupun peningkatan jalan dan jembatan memerlukan penanganan secepatnya,” katanya.
Sedangkan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Robi Budi Puruhita SE , terkait dengan posisi hutang atau nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang cukup besar, menurut hemat pihaknya perlu kiranya di carikan metode tercepat didalam penyelesaiannya.
Mengenai Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang, fraksi PDIP memandang perlunya kesamaan pandangan informasi yang diterima terkait pelaksanaan program ini, mengingat anggaran yang telah dikeluarkan cukup besar, informasi tentang target penyelesaian dan capaian yang sudah terlaksana kiranya perlu dinformasikan.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Robi Budi Puruhita SE terkait dengan posisi hutang atau nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang cukup besar, menurut hemat pihaknya perlu kiranya di carikan metode tercepat didalam penyelesaiannya.
Mengenai Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang, fraksi PDIP memandang perlunya kesamaan pandangan informasi yang diterima terkait pelaksanaan program ini, mengingat anggaran yang telah dikeluarkan cukup besar, informasi tentang target penyelesaian dan capaian yang sudah terlaksana kiranya perlu dinformasikan.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrast Drs HA Gani Subit MM mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menegaskan bahwa program wajib belajar 12 tahun terus akan berjalan dan negara tetap memenuhi kewajibannya untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar, yakni tingkat SD dan SMP SMA. Dan pemerintah pada saat ini tengah gencar-gencamya mengalokasikan anggaran untuk memperkecil kesenjangan akses pendidikan kalangan kurang mampu. Sehingga untuk siswa-siswa kurang mampu tak hanya gratis tetapi juga memperoleh tambahan dana melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan instrumen Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar program pendidikan gratis di Provinsi Sumatera Selatan ini tetap dapat dilaksanakan dan hal ini juga sesuai dengan janji kampanye Gubemur pada saat pilkada yang lalu. Jangan sampai dari komitmen pendidikan gratis bergeser ke pendidikan tidak gratis.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah Kesehatan. Beberapa minggu yang lalu di akhir bulan Mei 2019, sempat viral di sosial media seorang Ibu mencari perhatian warga net karena tindakannya mencari dana untuk biaya pengobatan bagi anaknya yang sedang sakit.
Bersama anak pertamanya, Ibu Iin duduk di halte Bus dekat RS Hemina Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang dengan membawa selembar kertas putih bertuliskan ” Mohon bantuan dana anak saya lagi di RS nak bayar katek duet ini bukan modus, Demi Allah”. Aksinya itu mendapat perhatian publik yang mempertanyakan mengenai bantuan dari pemerintah terhadap warga kurang mampu. ” Saya tidak punya BPJS”, katanya dengan wajah yang datar. Ibu Iin juga menuturkan selama ini dia dan anggota keluarganya tidak memiliki Kartu IndonesiaSehat (KIS) .
“Inilah salah satu potret atau kondisi ril kehidupan masyarakat Sumatera Selatan dan tentunya masih banyak lagi Ibu Iin-Ibu Iin yang lainnya. Oleh Karena itu, Fraksi Partai Demokrat memperingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera melakukan action untuk menuntaskan permasalahan BPJS dan KIS tersebut bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan,” katanya. #osk
