Dua fraksi di DPRD Payakumbuh yang terdiri dari empat partai politik, yakni Fraksi Partai Golkar serta fraksi gabungan Partai NasDem, PKB, dan PDI-Perjuangan, meragukan independensi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Payakumbuh. Keraguan itu diutarakan pekan lalu, sebelum DPRD mengesahkan Perda APBD tahun 2023.
“Dalam mengelola zakat, Baznas Payakumbuh terindikasi kuat terhadap kepentingan partai politik tertentu dan sangat diragukan independensinya. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pj Wali Kota, dalam menjaga kondusifitas, harmonisasi, dan stabilitas politik Payakumbuh, agar saudar Pj Wali Kota mengevaluasi secara menyeluruh kinerja personal pengelola Baznas,” begitu pendapat tertulis Fraksi Partai Golkar.
Fraksi yang terdiri dari H Yendri Bodra Datuak Parmato Alam, Maharnis Zul, dan Wirman Putra ini berpendapat, perlu dibentuk panitia khusus (pansus) di DPRD. Apabila pemotongan gaji ASN untuk mengeluarkan zakat, serta penyalurannya yang dikelola Baznas Payakumbuh, tidak sesuai dan menyimpang dari aturan syariat Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003.
Fraksi Partai Golkar berpandangan, pengeluaran zakat penghasilan harus berpedoman kepada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Dimana ada tiga poin penting dari fatwa ini. Pertama, hukum. Bahwa semua bentuk penghasilan halal, wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat telah mencapai nishab satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
Kedua, waktu pengeluaran. Bahwa, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun. Kemudian zakat dikeluarkan, jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Ketiga, kadar zakat. Bahwa kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen.
Fraksi gabungan Partai NasDem, PKB, dan PDI-Perjuangan di DPRD Payakumbuh yang dinamakan sebagai Fraksi NasDem Bintang Perjuangan, dalam pendapat akhir sebelum pengesahan APBD 2023 berpendapat, dalam mengelola zakat, Baznas Kota Payakumbuh terindikasi tidak independent dan diraguklan ke-independensinya. Karena seluruh pengelola Baznas (diduga, red) berafiliasi dengan satu partai politik tertentu.
“Untuk itu Fraksi NasDem Bintang Perjuangan, meminta kepada PJ Walikota untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja pengelola Baznas Kota Payakumbuh. Jika hal ini tidak terlaksana dengan baik maka pengelolaan Baznas Payakumbuh perlu dikaji lebih dalam lagi,” demikian pendapat fraksi yang terdiri dari ketua Ismet Harius (NasDem), wakil ketua Yanuar Ghazali (PDIP), sekretaris Syafrizal (PBB), dan anggota Ahmad Ridha (NasDem) ini.
Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional DPRD Payakumbuh yang merupakan fraksi gabungan PAN dan PKB, dalam pendapat akhir sebelum mengesahkan APBD tahun 2023, tidak secara langsung meragukan independensi Baznas. Hanya saja, fraksi yang terdiri dari Opet Nawawi (PAN), Mesrawati (PAN), dan Zainir (PKB) ini meminta Baznas terbebas dari pengaruh apapun.
“Baznas merupakan lembaga independen yang diberi amanah untuk mengumpulkan dan mengelola zakat serta menyalurkan zakat kepada orang yang membutuhkan tanpa memandang golongan untuk kepentingan tertentu. Oleh karenanya Baznas semestinya terbebas dari pengaruh apapun, karena ia mengemban amanah ummat untuk membantu mensejahterakan masyarakat,” begitu pendapat Fraksi PAN dan PKB.
Fraksi ini mengharapkan kerja yang maksimal dari Baznas Kota Payakumbuh, sesuai dengan amanah yang diberikan. “Dan kami mendukung upaya yang baik demi untuk memaksimalkan tupoksi Baznas dalam membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” demikian pendapat Opet Nawawi, Mesrawati, dan Zainir.
Sementara itu, Pj Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang dikonfirmasi Padang Ekspres secara terpisah menyampaikan terimakasih atas masukan DPRD terkait dengan Baznas. Rida menyebut kepengurusan Baznas sudah dibentuk melalui proses dan mekanisme sesuai aturan.
“Kalau ada masukan DPRD, agar Baznas tidak partisan, tentu akan kita sampaikan kepada Baznas untuk menjaga independensi. Namun peran Baznas dibutuhkan untuk membantu program Pemko Payakumbuh dalam menekan kemiskinan ekstrim dan stunting,” kata Rida Ananda.
Sejauh ini, menurut Rida Ananda, Baznas Payakumbuh sudah banyak membantu daerah. “Kalau nanti ada masukan agar Baznas independen. Maka nanti untuk penerima bantuan Baznas, mungkin itu diusulkan lewat rekomendasi Lurah yang tahu dengan kondisi warganya,” kata Rida Ananda. (frv)
