Kebijakan membangun dari pinggiran, pulau terdepan, dan desa atau pendekatan ekonomi Pancasila diambil pemerintah untuk mengatasi ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan di tengah pertumpuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Pesan di atas merupakan intisari pidato Presiden Joko Widodo saat menghadapi HUT ke-44 PDI Perjuangan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017. Di hadapan para kader PDIP serta sejumlah petinggi partai politik dan anggota Kabinet Kerja yang hadir, Kepala Negara memaparkan capaian pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Persoalan kondisi perekonomian dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo mengawali sambutannya. “Kita patut berbahagia bahwa pada tahun 2016, di triwulan dua, ekonomi kita 5,18. Pada triwulan ketiga turun sedikit menjadi 5,02. Kita harapkan pada tahun ini ekonomi akan tumbuh paling tidak minimal 5,1 persen. Saya kira sebuah angka yang patut kita banggakan karena dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat berat seperti sekarang ini angka ini adalah sebuah angka yang sangat baik,” ujar Presiden.
Meski demikian, Kepala Negara mengakui, Indonesia memiliki tantangan soal ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi. “Inilah tantangan terberat kita. Pada beberapa tahun yang lalu angka gini ratio kita adalah 0,41. Pada dua tahun ini bisa diturunkan, tapi hanya sedikit, menjadi 0,397. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya Tiongkok, India, Filipina, Malaysia, dan Thailand angka kita masih lebih baik di sisi gini ratio. Tapi tetap harus kita waspadai,” imbuhnya.
Tantangan kedua yang dihadapi bangsa Indonesia ialah tingkat pengangguran. Meski angka pengangguran turun dalam jumlah yang kecil, menurut Kepala Negara hal tersebut tetaplah harus disyukuri.
“Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada penurunan angka pengangguran yaitu 0,31%. Meskipun turun sedikit ini juga adalah sebuah prestasi yang perlu kita sampaikan karena negara-negara yang lain semuanya pada angka yang naik,” paparnya.
Demikian halnya dengan kemiskinan. Data yang disebut Presiden menunjukkan bahwa angka kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0,36 persen hingga berada pada angka 10,86.
“Kemudian yang berkaitan dengan kemiskinan, ini juga menjadi tantangan. Tapi patut kita syukuri bahwa angka kemiskinan pada Maret 2016 saat dihitung berada pada angka 10,86. Turun meskipun sedikit 0,36 persen. Ini juga patut kita syukuri,” ucapnya.
Di tengah capaian dan segala tantangan terkini yang dihadapi bangsa Indonesia, pemerintah dituntut untuk dapat menyiapkan kebijakan yang dapat mengatasi segala masalah dan tantangan tersebut. Presiden kemudian menyebut bahwa pihaknya sedang menyiapkan kebijakan ekonomi Pancasila dan gotong royong yang memfokuskan pada keadilan dan pemerataan.
“Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh sebab itu, kebijakan yang kita ambil membangun dari pinggiran, pulau terdepan, dan desa menurut saya itulah ekonomi Pancasila yang sekarang ini akan kita mulai agar kesenjangan itu betul-betul bisa kita kurangi,” terang Kepala Negara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian juga mencontohkan pembangunan kembali gedung pos lintas batas negara di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya disebutnya berada dalam kondisi menyedihkan. Sebagai wajah Indonesia yang dilihat dari negara tetangga, Presiden tidak ingin martabat bangsa terinjak-injak oleh karena pembangunan yang tidak merata dan pelayanannya yang tidak maksimal. Oleh karenanya, Kepala Negara langsung menginstruksikan untuk membangun kembali pos tersebut sehingga tidak kalah dengan pos milik negara tetangga.
“Bukan karena masalah kemewahan, tetapi ini adalah etalase terdepan negara yang menjadi kebanggaan dan harga diri kita,” tegasnya.
Terkait dengan pemerataan, pemerintah kini juga mulai memprioritaskan pembangunan di luar Pulau Jawa. Seperti di pulau terdepan Indonesia, Miangas misalnya, tahun lalu sudah diresmikan bandara untuk mendukung mobilitas penduduk. Pembenahan serupa juga turut dilakukan di sejumlah wilayah-wilayah terdepan dan terpencil lainnya.
“Kemudian untuk pulau-pulau terdepan, pada tahun yang lalu sudah kita resmikan bandara di Pulau Miangas yang juga sudah saya coba. Saya datang ke Miangas, di sana ada kurang lebih 800 jiwa, pulaunya kecil. Tetapi memang harus ada bandara meskipun hanya untuk pesawat kecil karena ini adalah pulau terdepan bangsa kita,” ujar Presiden.
Sejumlah kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan juga diungkap Presiden dalam kesempatan tersebut. Seperti dana desa yang alokasi anggarannya terus meningkat hingga tiap tahunnya, hingga yang paling krusial ialah mengenai penyeragaman harga bahan bakar minyak di Papua.
“BBM di Pulau Jawa harganya Rp 6.450, saya mendengar setelah berkunjung ke sana ternyata harga BBM di Papua ada yang Rp40 ribu bahkan sampai Rp100 ribu per liter. Tetapi 3 bulan yang lalu harga BBM di Papua telah kita samakan dengan harga BBM di Jawa. Ini bukan masalah harga, ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terangnya yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.
Pemerintah pun memastikan akan terus bekerja dan mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan akan menurunkan harga komoditas akan terus dilakukan. Selain itu, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar sebagai komitmen pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat Indonesia akan terus diperbanyak. Demikian halnya dengan pembagian aset tanah bagi masyarakat adat.
Dalam pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menekankan soal kemajemukan bangsa. Dirinya yakin bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi negara mampu menjadi kekuatan dalam menyatukan segala keberagaman yang ada di Indonesia.
“Saya percaya mayoritas rakyat Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan bersama-sama terus berjuang, kita pasti mampu membuktikan pada dunia, bahwa Pancasila mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan,” ucap Presiden Republik Indonesia ke-5 tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyatakan komitmennya untuk mewujudkan stabilitas negara Indonesia dengan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal tersebut merupakan perwujudan dari tanggung jawab terhadap pengakuan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
“PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemerintahan yang terpilih secara konstitusional. Keduanya merupakan syarat mutlak atas tanggung jawab sejarah yang harus kita tuntaskan sekaligus sebagai konsekuensi ideologis yang mengakui Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa,” tegasnya.
