Palembang (ANTARA) – Sebanyak empat kabupaten di Sumatera Selatan menjadi sorotan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan karena belum optimal dalam penyerapan Dana Desa.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumatera Selatan Lydia K Christyana di Palembang, Rabu, mengatakan, berdasarkan data DJPB diketahui empat kabupaten ini merealisasikan Dana Desa kurang dari 50 persen hingga 31 Agustus 2021.
Keempat kabupaten itu, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur hanya merealisasikan Rp108,5 miliar atau 44,15 persen dari pagu anggaran Rp245,9 miliar, kemudian Kabupaten OKU Selatan hanya merealisasikan Rp96,6 miliar atau 44,64 persen dari pagu anggaran Rp216,4 miliar.
Kemudian, Kabupaten OKU Rp65 miliar atau 47,18 persen dari pagu anggaran Rp138 miliar, lalu disusul Kabupaten Lahat Rp143,9 miliar atau 47,52 persen dari pagu anggaran Rp302,8 miliar.
“Kami berharap ini menjadi perhatian pemerintahan di kabupaten, karena serapan Dana Desa ini berdampak pada pemulihan ekonomi di tengah pandemi,” kata Lydia dalam konferensi pers secara virtual.
Ia mengatakan dalam serapan Dana Desa tersebut, pemerintah mengalokasikan untuk penanganan COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai, selain tentunya program Desa Mandiri.
DJPB Sumsel merasa perlu mengingatkan karena beberapa kabupaten di Sumsel justru mampu mencapai performa baik, salah satunya Kota Prabumulih.
Kota Prabumulih memiliki tingkat serapan Dana Desa per 31 Agustus 2021 tertinggi dari 14 Kabupaten/Kota penerima yakni sebesar 76,5 persen, atau berada di atas persentase tingkat penyerapan Dana Desa secara keseluruhan sebesar 53,49 persen.
Untuk itu, DJPB mengharapkan semua pihak terkait melakukan akselerasi dari penyerapan dana APBN yang ditransfer ke pemerintah daerah itu karena masa tersisa tinggal tiga bulan hingga Desember 2021.
Sejauh ini, dari total pagu anggaran Dana Desa di Sumsel Rp2,69 triliun baru terealisasi Rp1,4 trilun per 31 Agustus 2021 atau tercapai 53,49 persen dari target.
Dari realisasi itu diketahui untuk program Desa Mandiri Rp2,9 miliar, dana penanganan COVID-19 Rp209 miliar dan BLT Rp576,4 miliar, serta dana reguler Rp651,5 miliar.
