in

Golkar Lakukan Tiga Langkah Sikapi Status Novanto

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri), dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan) berbincang seusai memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pleno tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta, Selasa (18/7). DPP Partai Golkar memutuskan mematuhi keputusan Rapimnas 2017 bahwa tidak ada Munaslub untuk menggantikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, sehingga Setya Novanto akan menjalankan tugasnya sebagai Ketum hingga akhir masa jabatan tahun 2019 walaupun telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi KTP-el oleh KPK. (ant/Aprillio Akbar )

Jakarta ( Berita ) : Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) akan malakukan tiga langkah menyikapi penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
“Ketiga langkah tersebut adalah langkah organisasi, langkah hukum, dan langkah politik,” kata Sekretaris Jenderal DPP PG, Idrus Marham di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa [18/7]. Menurut Idrus, langkah organisasi meliputi, DPP PG lakukan rapat konsolidasi, secara mendadak, di Jakarta, Senin (17/7) malam dan memutuskan tiga langkah tersebut.

Langkah pertama, kata dia, DPP PG ingin segera mengambil alih langkah sementara, agar DPP PG tetap solid. “PG juga harus meyakinkan publik, bahwa status tersangka yang ditetapkan kepada Novanto, tidak mempengaruhi organisasi PG. Kepemimpinan di PG tetap efektif dan sesuai sistem,” katanya.

Langkah kedua, adalah langkah hukum. Menurut Idrus, DPP PG masih menunggu surat keputusan KPK yang menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Setelah menerima surat keputusan resmi, kata dia, DPP PG akan melakukan langkah hukum lanjutan, apakah prapradilan atau langkah hukum lainnya.

Langkah ketiga, adalah langkah politik. Menurut Idrus, DPP PG akan memastikan, bahwa status tersangka terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, tidak mempengaruhi Partai Golkar dalam koalisi partai politik pendukung Pemerintah. Posisi tersebut, menurut Idrus, PG sebagai pendukung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu 2019, yang telah diputuskan dalam Rapimnas adalah tetap. (ant )

What do you think?

Written by virgo

Untuk Keselamatan Negara, Presiden Jokowi Minta Ulama Beri Penjelasan Penerbitan Perppu Ormas

Fadli: Tugas Pimpinan DPR Berjalan Seperti Biasa