Masih Ada Kepala Daerah Belum Paham Kewenangan
Rapat koordinasi (rakor) pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Grand Royal Denai Hotel, Kota Bukittinggi, kemarin, kembali dijadikan ajang gubernur mengingatkan bupati dan wali kota yang tidak hadir.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, selain menyinergikan kerja pemprov dengan kabupaten dan kota, rakor juga pembinaan terhadap bupati dan wali kota yang belum seluruhnya memahami dengan baik aturan atau regulasi tentang pembagian kewenangan antara pemprov dengan kabupaten dan kota. Oleh karena itu, kehadiran bupati dan wali kota pada rakor tersebut semestinya menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar.
”Masih ada kepala daerah yang belum duduk tentang kewenangannya, sehingga salah buat kebijakan atau melangkah. Di rakor inilah untuk menyinergikan kerja-kerja kita. Saya pastikan tidak ada pekerjaan daerah yang selesai tanpa provinsi.
Pun begitu sebaliknya. Oleh karena itu, kehadiran kepala daerah di sini atau wakilnya, saya apresiasi,” ujar Gubernur dalam sambutan pembukaan rakor.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, katanya, gubernur berwenang melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Rakor yang diselenggarakan ini, kata gubernur, salah satu bentuk pembinaan tersebut. Regulasi juga memberi ruang bagi gubernur memberhentikan bupati dan wali kota. ”Jadi kalau masih ada yang berpikir tidak mau bekerja sama dengan provinsi, buktinya tidak mau hadir rakor, tidak apa-apa,” katanya.
Berdasarkan daftar hadir penyelenggara rakor, hanya sembilan daerah yang dihadiri langsung bupati dan wali kota maupun wakilnya. Adapun kepala atau wakil kepala daerah yang hadir berasal dari Agam, Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Padangpariaman, Limapuluh Kota, Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Pariaman.
Sedangkan Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Kota Solok dan Sawahlunto diwakili sekda. Lalu, Tanahdatar dihadiri Asisten I, Padangpanjang dan Mentawai dihadiri Kepala Dinas Rakor kali ini dihadiri Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Gunawan dan Wakil Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang juga anggota Tim Perumus UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Halilul Khairi.
Evaluasi EKPPD
Di sisi lain, gubernur juga mengulas tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Provinsi Sumbar oleh Kemendagri yang bahan utama prosesnya dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi mandiri pemda terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. ”EKPPD ini acuan pemerintah pusat melihat kita bekerja atau tidak,” jelasnya.
Dijelaskannya, 40% dari total keseluruhan nilai LPPD provinsi merupakan nilai LPPD kabupaten dan kota. Artinya, baik-buruknya nilai LPPD provinsi sangat dipengaruhi baik-buruknya LPPD kabupaten kota. ”Jadi kalau ada kabupaten dan kota yang nilainya rendah, maka berpengaruh langsung terhadap provinsi. Sistemnya agregasi. Semuanya ini ujungnya kesejahteraan rakyat yang menjadi visi dan misi semua kepala daerah di manapun,” urainya.
Dalam paparan berjudul ”EKPPD terhadap LPPD 2015: Skoring dan Status Kinerja Pemprov Sumbar” yang ditampilkan saat gubernur menyampaikan ulasannya, terlihat 8 kabupaten dan kota mendapat kriteria EKPPD sangat tinggi (ST). Yakni, Kabupaten Pasaman, Agam, Sijunjung, Tanahdatar, Pesisir Selatan, Kota Solok, Payakumbuh dan Bukittinggi. Sementara 11 kabupaten dan kota lainnya mendapat kriteria tinggi. Secara keseluruhan, nilai EKPPD kabupaten dan kota di Sumbar dikatakan relatif bagus.
Dinas Keluar Negeri
Pada kesempatan yang sama, gubernur juga menyinggung tentang perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan bupati dan wali kota. Menurutnya, setiap perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan harus memiliki kontribusi yang jelas bagi daerah. ”Silakan ke luar negeri, asal ada manfaatnya bagi daerah. Jangan cuma jalan-jalan menghabiskan uang negara,” tegasnya.
Dirinya mengakui belakangan ini kerap perjalanan ke luar negeri, terakhir ke Australia. ”Baru-baru ini saya ke Australia. Besok ke Belgia,” imbuhnya.
Namun, perjalanan tersebut menurutnya, dalam upaya mempromosikan dan mengundang investor menanamkan modalnya di Sumbar. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawabannya harus ada. ”Saya sendiri, sebelum saya sampai Jakarta, laporan saya sudah sampai ke Kemendagri. Kalau mau lihat perjalanan saya, lihat FB saya, saya laporin semuanya ke publik itu. Jangan tidak ada laporan,” ingatnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
