Pelimpahan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, memicu kekhawatiran pemutusan hubungan kerja (PHK) guru honorer. Ternyata kekhawatiran ini bukan isapan jempol. Sebab sejumlah provinsi mulai melakukan perhitungan ulang untuk menutup kekurangan guru.
Di antara provinsi yang sudah menjalankan perhitungan guru adalah Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo mengatakan setelah dilakukan pelimpahan, jumlah guru honorer yang terdata mencapai 16 ribuan orang.
”Setelah kita lakukan analisis kebutuhan guru, ternyata kebutuhan guru se-Sulawesi Selatan ada 6.000 guru,” katanya di sela Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017 Kemendikbud di Depok, Jawa Barat, kemarin (26/1). Irman bahkan mengatakan jumlah kebutuhan itu masih berpotensi berkurang lagi.
Sebab, Pemprov Sulawesi Selatan bakal menghitung jumlah guru PNS yang ditugaskan di sekolah swasta. Selain itu juga belum dilakukan redistribusi oleh kabupaten atau kota yang kelebihan guru.
Misalnya di Kota Makassar ada kelebihan guru bahasa Inggris sebanyak 29 orang. Sementara di Luwuk Timur ada kekurangan guru bahasa Inggris sebanyak 6 orang.
Dengan perhitungan ulang itu, Irman mengatakan jumlah riil kebutuhan guru tidak sampai 6.000 orang. Nah, kebutuhan riil guru itulah nantinya yang akan diisi oleh guru honorer.
Sehingga otomatis akan dilakukan seleksi atau penyisiran ulang terhadap 16 ribu guru honorer yang tersedia. Dia mengungkapkan bahwa tidak semua guru honorer itu memenuhi kriteria sebagai seorang guru.
Sekretaris Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Thamrin Kasman mengatakan, urusan pengangkatan guru SMA dan SMK sudah dilimpahkan ke provinsi. Dia menjelaskan provinsi dipersilahkan untuk melakukan penghitungan guru disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Jika memang masih membutuhkan guru, keberadaan guru honorer yang ada bisa dipertahankan. Namun dia mengingatkan pemprov untuk selektif melihat kriteria-kriteria guru honorernya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
