BP/IST RUPS PT BA Tahun buku 2018 lalu
Jakarta, BP–Menindaklanjuti berita berjudul ‘PT Bukit Asam Diberi Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah’ yang dimuat dalam www.beritapagi.co.id pada Senin (29/4/2019), PT Bukit Asam Tbk menyatakan benar adanya surat sanksi administrasi paksaan pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencematan air.
Dalam surat yang ditandatangani PGS Sekretaris Perusahaan Hartono, disebutkan, PT Bukit Asam Tbk telah merespon surat sanksi tersebut dengan melakukan perbakan terhadap pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran air.
PT Bukit Asam Tbk telah menyampaikan laporan progres perbaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel pada 12 April 2019 dan 16 April 2019. Laporan perbaikan ini meliputi perbaikan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam terhadap rekomendasi dari DLHP Provinsi Sumsel.
Surat dengan perihal hak jawab atas pemberitaan PT Bukit Asam Tbk di beritapagi.co.id juga menyatakan perbaikan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk antara lain dengan pemasangan alat ukur debit dan papan duga muka air pada lokasi Kolam Pengendap Lumpur (KPL) Galian Muara Tiga Besar Selatan (MTBS) dan pencatatan pH dan debit harian; menaikkan overflow pada aluran ring kanal yang mengarah ke KPL Wetland Muara Tiga Besar Utara (MTBU), serta pengurasan mudtrap sebelum memasuki aliran kompartemen KPL Wetland MTBU.
Selain itu, PT Bukit Asam Tbk juga membuat peta situasi pola air di temporary stock Mawar, stockpile CC-21 SP BWE serta membuat drainase air di temporary stock Mawar stockpile CC-21 SP BWE dan melakukan pemeliharaan saluran drainase di temporary stock Mawar stockpile CC-21 SP BWE.
“Untuk itu kami meminta pihak beritapagi untuk memuat hak jawab kami agar berita yang muncul dapat berimbang dan cover both side,” tulis PGS Sekretaris Perusahaan Hartono dalam surat yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi beritapagi.co.id.#nur
