Padang, (ANTARA) – Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal menyatakan Hari Keluarga Nasional (Harganas) merupakan milik seluruh keluarga Indonesia.
“Jangan lagi ada anggapan Harganas ini hanya untuk kaum elit, namun kegiatan ini merupakan ajakan untuk kembali kepada keluarga dan penguatan bangsa melalui keluarga,” katanya di Padang, Sabtu.
Menurut dia dalam setahun ini pihaknya akan menggencarkan kampanye kegiatan ini tidak hanya kepada masyarakat Sumbar namun juga secara nasional. “Tujuannya adalah agar pembangunan keluarga semakin baik dari waktu ke waktu dan menjadi perisai dari segala persoalan kehidupan,” katanya.
Hari Keluarga Nasional yang akan digelar di Sumatera Barat merupakan peringatan yang ke-27 dan juga peringatan 50 tahun program keluarga berencana. “Pelaksanaannya nanti bertepatan dengan 50 tahun BKKBN bekerja menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 8/1970. Kita juga berevolusi dari yang awalnya bertugas mengendalikan kelahiran bertambah menjadi meningkatkan kualitas hidup keluarga,” kata dia.
Ia mengatakan dalam merealisasikan hal itu dirinya mengajak seluruh keluarga untuk menerapkan empat pendekatan keluarga yakni pendekatan berkumpul, berkomunikasi, pemberdayaan dan berbagi bersama keluarga.
Selain itu untuk Sumbar sendiri yang akan menerima bonus demografi pada 2035 harus mempersiapkan dengan baik mulai dari pendidikan berkualitas dengan menyediakan sekolah vokasi, sekolah ketrampilan dan juga membuka lapangan kerja bagi anak muda.
“Hal itu bertujuan untuk menjadikan bonus demografi nanti sebagai lompatan untuk meningkatkan pendapatan, produktivitas dan menurunkan angka pengangguran,” katanya.
Ia mengatakan Sumatera Barat akan menerima bonus demografi pada 2035 sehingga kepala daerah harus mempersiapkan generasi muda mereka lebih baik lagi.
“Kepala daerah harus mampu mengoptimalkan dengan cara mempersiapkan generasi muda yang memiliki ketrampilan sehingga siap bersaing dan diserap lapangan pekerjaan,” kata dia.
Apalagi tahun depan merupakan ajang Pilkada dan diharapkan seluruh calon kepala daerah harus memiliki pemahaman terkait bonus demografi secara mendetail.
Menurut dia, bonus demografi merupakan suatu keadaan jumlah usia produktif lebih besar dan ini dapat menjadi aset daerah apabila pemimpin daerah sukses dalam mengelola potensi ini.*
