Tanjungpinang – PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kepri mulai menyusun rencana Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2017.
Hasil rapat internal Sekdaprov Arif Fadillah bersama anggota Badan anggar (Banggar) APBD Kepri diprediksi Rp 3,37 triliun.
”Kalau tidak ada halangan Rabu (11/1) MoU KUAPPAS, lalu Senin (16/1) penyampaian Ranperda APBD 2017, nota keuangan dalam paripurna DPRD,” ujar anggota Banggar Ing Iskandarsyah.
Iskandar menyampaikan, nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri sendiri mencapai Rp 3,37 triliun.
Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah, menaruh target tanggal 15 Januari mendatang sudah tahap pembahasan bersama seluruh anggota DPRD Kepri.
Hanya saja dia memprediksi sampai pertengahan Januari 2017 ini sudah harus selesai. Mengingat, sebelum jadi perda, harus proses evaluasi di Mendagri paling lambat butuh waktu satu minggu.
”Kita berharap secepatnya MoU bisa dilakukan,” ucap Arif.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Kepri Naharuddin kepada Tanjungpinang Pos mengaku keterlambatan pembahasan APBD 2017 ini, penyebabnya, karena ada perubahan SOTK yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
Jika tidak ada perubahan SOTK, menurutnya, pembahasan sudah dimulai sejak Juli atau Agustus lalu dan sudah bisa disahkan akhir Desember lalu.
Selain itu, pembahasan juga merunut ke RPJMD yang baru serta adanya pergantian Gubernur Kepri. Alasan tadi, menurutnya yang membuat pembahasan rencana program anggaran tahun 2017 molor.
Sementara itu, pembahasan APBD ini, menguras tenaga dan pikiran. Belum lagi masalah sinkronisasi SOTK, sistem anggaran yang tertuang dalam program RPJMD tidak boleh melenceng dari visi dan misi gubernur Kepri.
”Visi dan misi Pak Gubernur adalah menjadikan Kepri Bunda Tanah Melayu yang berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di maritim,” tuturnya.
Sebagai acuan, Pemprov Kepri akan mengedepankan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, infrastruktur bidang maritim, pengentasan kemiskinan, pariwisata, ekonomi dan koperasi. Artinya, pelayanan dasar adalah prioritas utama.(SUHARDI)
