JAKARTA – Pemerintah memastikan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tujuan yang mulia, yakni meningkatkan daya saing nasional.
“Kita ingin membangun daya saing. Itu ngga mungkin dengan satu BUMN, tapi harus sinergi dari beberapa BUMN,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro.
Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Mengapa Perlu Holding BUMN?”, yang berlangsung di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (5/12/2017).
FMB 9 kali ini juga turut menghadirkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dan Corporate Secretary PT Semen Indonesia Agung Wiharto sebagai narasumber.
Selain itu, menurut Wianda, pembentukan Holding Sektoral BUMN juga untuk menjadikan BUMN lebih besar, kuat, dan lincah.
“Besar, kuat, dan lincah itu hanya kata sifat saja. Tujuan akhirnya adalah agar BUMN lebih mampu melayani masyarakat, karena BUMN pada dasarnya milik rakyat,” terangnya.
Lebih lanjut Winanda memaparkan alasan mengapa perlu dibentuk Holding Sektoral BUMN.
Antara lain menegaskan peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional, menjamin pendanaan mandiri yang berkesinambungan sehingga tidak bergantung APBN, percepatan dan penguatan sektoral, hingga menjadi regional champion (jawara kawasan) dengan memperkuat kapabilitas, menyelaraskan operasi, dan mencapai sinergi.
Pada kesempatan yang sama, Winanda juga kembali menegaskan bahwa Holding BUMN bukanlah menjual BUMN ke swasta, karena 100% sahamnya masih dimiliki oleh Pemerintah.
“Siapa sih yang menjadi cangkangnya Holding? Kalo nanti jadi Holding, peran Pemerintah berkurang pada masing-masing Holding? Itu tidak benar. Karena yang menjadi anggota Holding itu 100% milik Pemerintah. Pemerintah full mengontrol di sana,” tegasnya.
Perkuat BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional
Tugas BUMN bukan sekadar mencari keuntungan agar mampu membayar dividen dan pajak ke negara, namun harus menjadi agen pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.
“Selain mencari keuntungan kita juga menjadi agen pembangunan dan penciptaan nilai: membangun kemandirian, membangun kesejahteraan, pembanguan berkelanjutan (pembangunan konektivitas), pemerataan dan kesejahteraan,” ungkap Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro.
Menurut Wianda, untuk menjadi agen pembangunan nasional sesuai amanah konstitusi, maka kinerja BUMN harus mumpuni secara keuangan maupun pelayanan publiknya. Membentuk Holding BUMN di sejumlah sektor strategis sebagai upaya menggenjot daya saing.
Lewat peleburan BUMN sejenis, Wianda memaparkan, kapasitas dari masing-masing SDM di anggota holding BUMN bisa meningkat dengan cara rotasi organis di sekitar mereka.
Oleh karena itu, daya saing harus dibangun oleh berbagai BUMN. “Tata kelola yang baik itu pasti.
Good corporate dan akuntabilitas harus diterapkan pada setiap BUMN, ” kata Wianda.
Pelbagai inisiatif pemerintahan Jokow sedang dijalankan untuk memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai bagi masyarakat.
Ini yang tetap dilakukan oleh sejumlah BUMN seperti PT Pertamina, PT Pembangunan Perumahan, PTKAI dan PT Pelni yang tetap mengutamakan pelayanan kepada publik melalui penyediaan BBM murah, hunian untuk kelompok menengah bawah, transportasi terpadu dan pelayaran tol laut.
Selama ini, Kementerian BUMN tidak mempunyai hambatan dalam bekerja sama dengan swasta. Kebijakan holding BUMN tentu semakin memperkuat permodalan mereka.
“Kalau ada permodalan yang kuat, kita bisa sharing, kalau ada ilmu dan teknologi kita bisa transfer, jadi bisa win-win solution,” tukas Wianda.
Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).
