Indonesia Maju Butuh Dukungan Menteri Terbaik

Diperlukan seorang menko yang berkomitmen kuat pada kedaulatan ekonomi nasional.

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengemuka­kan salah satu keinginan Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), dalam periode kedua peme­rintahannya adalah membawa seluruh rakyat menuju Indonesia maju. Guna mewujudkan keinginan tersebut, dibutuhkan dukungan kuat dari menteri-menteri terbaik di bidangnya.

Oleh karena itu, publik berharap Presiden Jokowi bisa memilih figur yang tepat untuk mengisi posisi menteri, terutama bidang eko­nomi, pada Kabinet Kerja Jilid 2 nanti. Para pembantu Presiden itu idealnya merupakan profesional di bidang ekonomi dan tidak terikat dengan konflik kepentingan.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan para menteri ekonomi pilihan Jokowi bukan hanya harus terbaik di bidang­nya, tapi juga memiliki rekam jejak yang mum­puni agar bisa membawa perekonomian Indo­nesia lebih maju.

“Selain itu, mereka yang dipilih juga harus mampu menjalin sinergi dan tidak mementing­kan ego sektoral karena semuanya dibutuhkan keterpaduan,” imbuh dia, ketika dihubungi, Se­nin (1/7).

Sebelumnya dikabarkan, Presiden terpilih, Jokowi, mengungkapkan akan melanjutkan tugas sejarah, mengemban amanat yang telah diberikan rakyat untuk kembali memimpin In­donesia dalam lima tahun ke depan.

“Saya dan KH Ma’ruf Amin mengucapkan te­rima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada kami berdua untuk melanjutkan tugas sejarah, mengemban amanat kepercaya­an rakyat membawa seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia maju yang bermartabat, se­jajar dengan negara-negara lain di dunia,” jelas Jokowi, usai penetapan dirinya dan Ma’ruf Amin menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presi­den terpilih 2019–2024, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Minggu (30/6).

Pakar Ekonomi Pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo, menambahkan, saat ini per­ekonomian nasional tersandera oleh berbagai kepentingan dari masing-masing kelompok afiliasi menteri. Untuk itu, diperlukan seorang menko perekonomian yang berkomitmen kuat pada kedaulatan ekonomi domestik, memiliki kemampuan teknis, memahami mikro dan ma­kro anatomi ekonomi Indonesia agar bisa tum­buh tinggi, di atas 7 persen.

“Butuh komitmen untuk kedaulatan pangan dan penguatan basis ekonomi nasional sehing­ga tidak bergantung impor yang merugikan pe­laku ekonomi dalam negeri. Misalnya, impor pangan saat panen raya, penerapan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang merugikan petani. Impor barang konsumsi, padahal substitusinya bisa di­produksi di dalam negeri,” imbuh Jangkung.

Menurut dia, komitmen untuk mewujud­kan kedaulatan pangan lebih dari sekadar swa­sembada pangan. Sebab, kedaulatan pangan mengandung isu kebijakan, sedangkan swa­sembada hanya bicara teknis yakni mendapat pangan dari sumber domestik.

“Kalau kedaulatan pangan membutuhkan policy untuk memperkuat petani Indonesia sehingga setiap kebijakan bukanlah pesanan kelompok tertentu, namun demi kedaulatan pelaku produksi dalam negeri,” tukas Jangkung.

Jangan Ragu-ragu

Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, mengatakan Pre­siden Jokowi tidak perlu ragu-ragu memilih pembantu yang mampu menerjemahkan visi kerakyatan, sesuai dengan kerangka visi-misi Nawacita. Pembantu Presiden harus orang yang paham visi kerakyatan Presiden, termasuk mengutamakan kesejahteraan petani.

“Menteri yang dipilih harus paham kesulit­an rakyat, terutama kaum petani yang menjadi mayoritas di perdesaan. Kebijakan-kebijakan sektor terkait produksi pangan dan hajat hidup orang banyak lainnya harus dipastikan pro­rakyat, seperti yang beliau gariskan dalam Nawacita,” papar dia.

Sementara itu, terkait dengan tantangan ekonomi Indonesia, Bank Dunia merevisi pro­yeksi pertumbuhan ekonomi RI 2019 menjadi 5,1 persen dari prediksi sebelumnya 5,2 persen.

Meskipun sinyal perang dagang antara Ame­rika Serikat (AS) dan Tiongkok mereda, kondisi global masih dibayangi dengan ketidakpastian. Hal itu berdampak pada perekonomian Indo­nesia. “Jadi, kami memperkirakan pertum­buhan PDB (produk domestik bruto) tahun ini 5,1 persen,” kata Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander, dalam acara “Indonesia Economic Quarterly” di Ja­karta, Senin. Kemudian, untuk 2020 ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2 persen. fdl/YK/SB/bud/WP