Sekretaris Jenderal Kemenhub, Sugihardjo, tentang Jatuhnya “Launcher Girder” Proyek Dwi Rel Ganda di Jatinegara
Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Kemenhub, berikut ini perbincangan Koran Jakarta dengan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemenhub, Sugihardjo, di Jakarta, Senin (5/2).
Informasi terbaru terkait musibah tersebut?
Iya, saat ini kami (Kemenhub) masih memastikan kecelakaan kerja yang terjadi dalam proyek pembangunan jalur DDT di Jatinegara yang masih terus diinvestigasi.
Siapa saja yang dilibatkan dalam penyelidikan?
Dalam koordinasi Menhub dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diminta bantuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk investigasinya supaya memberikan pendapat. Selain itu, investigasi akan melibatkan kepolisian dan pakar dari perguruan tinggi.
Kenapa penyelidikan tidak diberikan wewenang ke KNKT saja?
Sebab kejadian tersebut bukan kecelakaan transportasi, namun kecelakaan konstruksi dalam proses kerja, khususnya proyek DDT. Dan investigasi utama sedang dilakukan oleh Komite Keselamatan Konstruksi dari Kementerian PUPR.
Kapan penyelidikan di mulai?
Pagi ini (5/2) sudah mulai bekerja. Tentu yang kedua dari aspek pembinaan dan pengawasan tenaga kerja menyangkut SDM dan jam kerja akan dilakukan dan ini domainnya keselamatan konstruksi.
Berapa lama penyelidikan ini?
Saya belum bisa memperkirakan berapa lamainvestigasi kecelakaan kerja proyek DDT di Jatinegara selesai, karena saya belum mendapatkan informasinya di lapangan, sebab kondisinya masih ada police line. Polisi juga melakukan investigasi sendiri.
Apakah pemerintah akan menjatuhkan sanksi untuk kontraktor?
Kami masih belum memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada kontraktor pembangunan jalur kereta api ganda yang dalam hal ini PT Hutama Karya (HK) akibat jatuhnya crane. Dan pemberian keputusan sanksi tersebut masih menunggu hasil investigasi.
Harapannya terhadap penyidikan ini?
Kami mengharapkan dengan melibatkan KNKT dalam investigasi tersebut bisa lebih komprehensif dan tidak terulang kembali. Begitu juga dengan kepolisian yang bisa menginvestigasi apakah ada kesalahan prosedur.
Terkait korban bagaimana?
Kami atas nama pemerintah bersama para pihak yang melaksanakan pembangunan jalur kereta api DDT, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga atas terjadinya musibahkecelakaan kerja dalam pembangunan konstruksi rel kereta api itu.
Perhatian pemerintah untuk keluarga korban?
Karena kami sudah berkomitmen untuk menangani prosesnya dengan cepat kepada keluarga yang tertimpa musibah meninggal, sehingga pihak keluarga korban tidak perlu direpotkan dengan urusan administratif.
Adakah santuan?
Untuk asuransi, para keluarga korban akan mendapatkan asuaransi dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 122,8 juta rupiah, terdiri 115 juta rupiah akan diberikan setelah proses administrasi selesai, sedangkan 7,8 juta rupiah akan diberikan segera guna membantu proses pemakaman dan lain sebagainya.
Selain asuransi kami juga sudah berkoordinasi dengan Hutama Karya dan konsorsium yang terlibat dalam pembangunan ini untuk memberikan santunan sebesar 25 juta rupiah kepada keluarga korban. m zaki alatas/AR-3
