in ,

Ini Komitmen Sultan Palembang di Forum MAKN di Sragen 

Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo Raden Muhammad Fauwaz Diradja, SH., M.Kn., yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Kerajaan MAKN didampingi Dato’ Pangeran Citro H. Kemas Ridwan Anthony Taufan, SH., MH., M.Si., MM., M.Kn. (Ketua Bidang Advokasi DPP MAKN) dan Pangeran Citro Dr. H. Kemas Herman, SH., MH., M.Si dari Badan Advokasi Konsultasi dan Bantuan Hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (BAKUM MAKN) saat menghadiri acara Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) menggelar acara besar bertajuk Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), unsur-unsur organisasi, Musyawarah Madya IV, serta Rembuk Nasional Dewan Kerajaan 2025. Acara ini berlangsung selama dua hari, mulai Jumat (26/9/2025) hingga Sabtu (27/9/2025), di Ndayu Park Sragen, Dusun Gembong, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng).(ist/rmolsumsel.id)

Palembang, BP – Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) menggelar acara besar bertajuk Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), unsur-unsur organisasi, Musyawarah Madya IV, serta Rembuk Nasional Dewan Kerajaan 2025.

Acara ini berlangsung selama dua hari, mulai Jumat (26/9/2025) hingga Sabtu (27/9/2025), di Ndayu Park Sragen, Dusun Gembong, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng).
Ndayu Park, kawasan wisata milik mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, menjadi pusat perhatian nasional berkat kehadiran 45 raja dari berbagai kerajaan di Nusantara. Selain itu, empat kerajaan lain diwakili oleh mandat resmi dari raja mereka. Pertemuan ini menjadikan Sragen sebagai titik kumpul terbesar tokoh adat, budaya, dan pemimpin tradisional di Indonesia sepanjang 2025.

Salah satu tokoh yang hadir adalah Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo Raden Muhammad Fauwaz Diradja, SH., M.Kn., yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Kerajaan MAKN didampingi Dato’ Pangeran Citro H. Kemas Ridwan Anthony Taufan, SH., MH., M.Si., MM., M.Kn. (Ketua Bidang Advokasi DPP MAKN) dan Pangeran Citro Dr. H. Kemas Herman, SH., MH., M.Si dari Badan Advokasi Konsultasi dan Bantuan Hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (BAKUM MAKN) .

Baca Juga:  Dodi Reza Alex : Semua Harus Satu Komando Baik dari DPP maupun DPD I Partai Golkar

Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo Raden Muhammad Fauwaz Diradja, SH., M.Kn menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi ruang penting bagi raja, sultan, dan zuriat kerajaan untuk menjaga keberlangsungan adat serta budaya di tanah air.
“Tujuan utama kita adalah bagaimana adat dan budaya di setiap wilayah bisa terus dilestarikan. Melalui MAKN, kita ingin ada sinergi antara kerajaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, agar warisan leluhur tetap hidup dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar SMB IV, Sabtu (27/9/2025).

Ia menambahkan bahwa forum ini bukan hanya ajang pertemuan, tetapi juga wadah penguatan antarwilayah agar adat dan budaya Nusantara memiliki posisi lebih kuat di tengah arus modernisasi.

“Setiap wilayah harus memiliki penguatan budaya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama menjaga jati diri bangsa di tengah perubahan zaman,” tegasnya.

Ketua Umum MAKN, KPH Eddy Wirabumi dari Karaton Surakarta Hadiningrat, menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat peran kerajaan dalam kehidupan berbangsa.

Baca Juga:  Kapolda Sumsel Gelar Shalat Jumat Bersama

“Raja-raja Nusantara ingin menegaskan eksistensi kami dalam menjaga budaya, tradisi, dan adat istiadat warisan leluhur. Sekaligus berkontribusi nyata untuk pembangunan bangsa,” katanya.

Beberapa poin krusial yang menjadi fokus rembuk nasional ini meliputi:

  1. Pembentukan Dewan Kerajaan Nusantara
    MAKN mendesak pemerintah segera membentuk lembaga ini sebagai mitra resmi dalam pelestarian adat, tradisi, dan budaya. “Dewan ini penting untuk menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus zaman,” jelas Eddy Wirabumi.
  2. Perlindungan Tanah Adat dan Tanah Ayat
    Isu pertanahan menjadi sorotan utama. MAKN meminta pendataan dan perlindungan khusus terhadap tanah adat, terutama di tengah kebijakan single policy pertanahan. “Dengan ini, tanah adat bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan dan energi nasional, sambil menjaga hak masyarakat adat,” tambahnya.

  3. Pengelolaan Aset Kerajaan
    Para raja mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset kerajaan. Aset ini, yang bernilai sejarah, diharapkan dioptimalkan sebagai sumber ekonomi produktif untuk kemandirian bangsa.

  4. Revitalisasi Kebudayaan Fisik dan Non-Fisik
    MAKN menekankan perlunya revitalisasi budaya, baik fisik (seperti bangunan bersejarah dan artefak) maupun non-fisik (upacara adat dan kearifan lokal). “Budaya kerajaan harus merata di seluruh Nusantara, menjadi bagian nyata kehidupan modern, bukan sekadar simbol masa lalu,” tegas Eddy.

Baca Juga:  Jelang PTM di Palembang, Pelajar Belum Wajib Vaksinasi Covid-19 

Pemilihan Sragen sebagai tuan rumah dinilai tepat karena lokasinya yang strategis di Jawa Tengah, menghubungkan Solo, Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta nilai historisnya.

Kehadiran puluhan raja diharapkan mendorong pariwisata dan ekonomi lokal. Selama dua hari, masyarakat Sragen bisa menyaksikan prosesi adat, pelantikan, dan diskusi budaya yang langka, sekaligus menjadi ajang edukasi bagi generasi muda tentang keberagaman Nusantara.

Rembuk nasional ini menghasilkan rekomendasi konkret yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

MAKN ingin menjadikan kerajaan sebagai penyangga budaya bangsa dan mitra strategis pembangunan nasional.

“Kerajaan-kerajaan Nusantara bukan tinggal nama. Dengan kerja sama pemerintah dan MAKN, warisan budaya akan terus hidup dan bermanfaat bagi Indonesia,” harap Eddy Wirabumi.#udi

What do you think?

Written by Julliana Elora

Kemenag Sumsel seleksi ketat 40 calon ketua Baznas