Palembang, BP
Jajaran Markas Polda Sumsel melepas Irjen Pol Agung Budi Maryoto berserta istri yang pindah tugas menjadi Kapolda Jawa Barat, Rabu (6/9). Kini tampuk pimpinan Polda Sumsel dipegang oleh Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, pria asli Sumatera Selatan.
Pria kelahiran 31 Oktober 1961 di Desa Tanah Merah, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur ini mengaku ‘ngeri’ diberi amanah menjadi Kapolda Sumsel.
“Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Sebenernya ngeri-ngeri juga. Maksud saya ngeri, apakah saya bisa mengemban tugas jadi Kapolda di wilayah saya sendiri, tempat kelahiran saya,” ujar Zulkarnain usai serah terima jabatan.
Namun Zulkarnain yakin, jajaran dan staf Mapolda Sumsel serta masyarakat Sumsel bisa membantu dirinya mengemban tugas sebagai Kapolda Sumsel tersebut.
Dalam masa awal kepemimpinannya di Mapolda Sumsel, dirinya akan fokus mempersiapkan dua agenda besar di Sumsel yakni pilkada serentak serta Asian Games 2018.
“Konkretnya, kejahatan jalanan yang dikeluhkan masyarakat seberti begal perampokan, gangguan kamtibmas tetap akan diberantas. Saya imbau dari sekarang, jangan lakukan kejahatan lagi. Kami akan tegas,” tutur mantan Kapolda Riau ini.
Pihaknya pun tetap memprioritaskan berantas narkoba, sebagaimana instruksi presiden serta Kapolri yang memerintahkan untuk menyapu bersih peredaran narkoba.
“Kami tindak tegas. Ada standarnya, ada SOP-nya. Kalau ada, misalnya, bandar narkoba melawan, sikat. Pelaku kejahatan dengan kekerasan yang menggangu keselamatan masyarakat dan petugas, sikat. Ada SOP-nya,” tegas dia.
Kepolisian pun mengedepankan proses hukum, tidak bertindak di luar standar dan SOP. Hukum, menurut pandangannya, adalah sebagai ultimum remedium, yakni jalan terakhir.
“Kalau bisa, masyarakat lebih sadar akan hukum dan tidak melakukan kejahatan. Preventif dan persuasif dikedepankan,” kata Zulkarnain.
Selain itu pihaknya pun mengantisipasi, mencegah, serta melakukan penindakan hukum yang semestinya apabila masih ada pelaku pembakar.
“Kami bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti TNI dan pemda. Serta perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mencegah karhutla. Untuk penegakan hukum tentunya seluruh pelaku akan diproses secara hukum dengan tegas,” ungkapnya. #idz
