Jerusalem ( Berita ) : Israel berencana membangun 15.000 rumah pemukiman baru di Jerusalem Timur, kata Kementerian Perumahan pada Jumat [28/4] meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta untuk “menahan” rencana tersebut sebagai bagian dari upaya baru yang dapat mendorong terwujudnya perdamaian antara Israel dan Palestina.
Pengumuman resmi rencana pembangunan itu, segera ditanggapi negatif oleh kepala negosiator Palestina, yang kemungkinan akan datang saat Trump dijadwalkan mengunjungi Israel bulan depan.
Israel memandang seluruh Jerusalem sebagai “wilayah kekal mereka dan ibukota yang tak terbagikan”, namun Palestina juga menginginkan ibukota mereka berada di sana. Sebagian besar dunia menganggap status Jerusalem sebagai sebuah isu ysng harus diputuskan melalui negosiasi. Perundingan damai terakhir antara Israel dan Palestina berakhir pada 2014.
Menteri Perumahan Israel Yoav Galant mengatakan kepada Radio Israel bahwa pihaknya dan Dinas Pelayanan Kota Jerusalem telah merencanakan pembangunan selama dua tahun kedepan, dengan proposal untuk pembangunan 25.000 unit, 15.000 unit akan dibangun di wilayah Yerusalem Timur, yang direbut dan diduduki Israel sejak 1967 melalui perang Timur Tengah. “Kami akan membangun 10.000 unit di Jerusalem dan sekitar 15.000 lainnya di batas kota Jerusalem (Jerusalem Timur). Itu akan kami lakukan,” katanya.
Saeb Erekat, juru bicara utama Palestina, mengatakan bahwa langkah Israel tersebut merupakan suatu pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional dan “sabotase yang disengaja” dalam upaya melanjutkan perundingan. “Semua permukiman di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Palestina akan terus meminta bantuan kepada badan internasional untuk menahan Israel, kekuasaan pendudukan, bertanggung jawab atas pelanggaran beratnya terhadap hukum internasional di seluruh wilayah Palestina yang didudukinya,” tambahnya.
Berita Channel 2 menyiarkan sebuah pengumuman tentang pembangunan pemukiman dapat mulai dikerjakan pada “Hari Jerusalem” tahun ini, menurut kalender Ibrani bertepatan pada 24 Mei, ketika Israel merayakan pendudukan bagian timur kota itu.
Tahun ini adalah ulang tahun ke 50 pendudukan tersebut, yang akan diperingati dengan rencana perayaan yang besar. Kunjungan Trump diperkirakan berlangsung saat perayaan itu atau setelah 22 Mei.
Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara mereka, yang diharapkan akan terdiri dari wilayah Tepi Barat yang saat ini diduduki dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Trump mengatakan dalam sebuah wawancara di Gedung Putih pada Kamis bahwa ia ingin melihat kesepakatan damai.
“Saya ingin melihat perdamaian antara Israel dan Palestina,” kata Trump. “Tidak ada alasan untuk tidak terjadinya perdamaian antara Israel dan Palestina – tidak ada alasan apapun,” tambahnya.
Pemimpin AS telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Februari, dan akan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Gedung Putih pada 3 Mei mendatang.
Pada Januari, dua hari setelah Trump mulai menjabat, Netanyahu mengatakan bahwa dia mencabut pembatasan pembangunan permukiman di Timur Jerusalem, dan menyetujui izin pembangunan ratusan rumah baru di wilayah itu, untuk ratusan rumah baru.
Selama masa kepresidenan Barack Obama, pemerintahan Netanyahu mendapat banyak kecaman ketika hendak merencanakan pembangunan permukiman. Pihak pemerintah AS sebelumnya menilai bahwa tindakan tersebut merupakan hambatan bagi terciptanya perdamaian.
Di bawah kepemimpinan Trump, Netanyahu mengharapkan lebih banyak lampu hijau untuk pembangunan permukiman, namun hal itu belum terjadi.
Sementara Trump mengatakan bahwa dia tidak terpikir permukiman menjadi penghambat proses perdamaian, namun dia langsung meminta kepada Netanyahu saat konferensi pers di Gedung Putih, Februari lalu untuk “sedikit menahan diri terhadap pembangunan pemukiman”.
Pada 2010, Israel mengumumkan niatnya untuk membangun pemukiman di Jerusalem Timur saat Wakil Presiden AS saat itu, Joe Biden berkunjung ke negara itu, ia mengutuk rencana tersebut. Hal itu menyebabkan malu besar pada Netanyahu, yang membuat ia menunda rencana tersebut sebelum mengumumkan niatnya kembali pada 2013.
Sebagian besar negara menganggap kegiatan pemukiman ilegal adalah rintangan untuk terciptanya perdamaian. Israel tidak setuju, dengan mengutip alkitabiah, sejarah dan hubungan politik dengan daerah sengketa itu, dimana banyak di antara warga Palestina juga mengklaim berkepentingan dengan wilayah itu. (ant/rtr)
