BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati
Palembang, BP
Hingga kini sejumlah ruas jalan –jalan milik Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum juga kunjung diperbaiki.
Komisi IV DPRD Sumsel mengkritik kebijakan Gubernur Sumsel yang dinilai tidak melihat langsung kondisi jalan-jalan di Sumsel.
“ Terutama saya, Ketua Komisi IV , menghimbau kepada pak Gubernur, kalau ke daerah-daerah itu jangan cuma naik heli, suruh pakai mobil, jadinya lihat , jalan-jalan darat yang rusak parah itu yang mana, yang harus dibetulin yang mana, karena kalau dari udara tidak kejingoan (kelihatan),” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati ketika ditemui diruang kerjanya, Jumat (26/7).
Politisi Partai Golkar ini , menghimbau agar dana infastruktur itu betul-betul sesuai dengan yang dianggarkan dan dibahas bersama.
“ Di APBD Perubahan 2019 ini kita minta untuk mereka semua harus bawa Rencana Kerja Anggaran (RKA), jadi apa yang kita bahas disini, contoh, kita akan menganggarkan peningkatan infrastruktur jalan, kalau dianggarkan dengan beton dan dianggarkan dengan aspal itu beda, karena kalau kita tidak mempunyai RKA itu kita bisa dirubah tanpa komfirmasi,”katanya
Selain itu menurut Anita, Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel pekan lalu telah melakukan pengecekan di Kabupaten Mura terkait ruas jalan provinsi Simpang Periuk sampai Babat Kecamatan STL Ulu Terawas yang sedang dilakukan pemerliharaan jalan.
“ Yang kita lihat disitu, jalan tersebut lumayan bagus karena harusnya ada jalan-jalan yang lebih di prioritaskan lagi karena rusak parah, karena pemeliharaan kita lihat , anggarannya cukup besar dan di APBD perubahan tahun 2019 akan ditambah lagi namun APBD perubahan belum di bahas,” katanya.
Untuk besaran anggaran diawal Rp13 Miliar lebih dan akan ditambah lagi.
“ Sepertinya baru mulai tender di bulan Mei , Juni, untuk perbaikan jalan Provinsi apalagi sekarang mereka minta tambah anggarannya,” katanya
Pihaknya meminta Pemprov Sumsel, untuk anggaran infastruktur yang telah dianggarkan itu harus dioptimalkan dalam pelaksanaannya.
Selain itu kembali kepada ganti rugi lahan , menurutnya jelas –jelas dalam APBD induk 2019 untuk ganti rugi Jembatan Musi IV, Komisi IV DPRD Sumsel bisa menambah anggaran Rp22,3 miliar.
“ Ternyata saya mendengar , hanya dialokasikan Rp 20 miliar, hal itu khan , artinya yang sudah kita bahas, mereka merubah sendiri, kalau toh merubah sendiri harus ada prosedurnya sesuai Permendagri dimana jika ada pergeseran anggaran dalam satu OPD boleh-boleh saja tetapi harus persetujuan TAPD, TAPD nanti menginformasikan kepada komisi yang bersangkutan, jadi pada waktu pembahasan kita ada pegangan,” katanya.
Sebelumnya, Jalan rusak berat di beberapa ruas jalan Provinsi Sumsel khususnya di daerah OI, OKU, dan OKU Timur akhirnya mulai diperbaiki.
Tercatat, ada sebanyak 15 paket pengerjaan peningkatan jalan yang mulai dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Provinsi Sumsel dan ditargetkan H-5 lebaran sudah tuntas.
“Ada 15 paket pengerjaan paket jalan yang rusak berat kita prioritaskan dengan menggelontorkan dana sebesar Rp364 miliar,” ungkap Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Provinsi Sumsel, Darma Budhy, Senin (6/5) lalu.
Dijelaskan, adapun 15 paket pengerjaan peningkatan jalan tersebut yakni diantaranya peningkatan jalan SP Kepuh-Kurungan Nyawa, peningkatan jalan Kurungan Nyawa-Gumawang, peningkatan Kurungan Nyawa-Gumawang (DAK), peningkatan jalan Gumawang-Petanggan, pemeliharaan berkala BTS OKI-SP Kepuh, pemeliharaan berkala Kurungan Nyawa-Martapura, peningkatan jalan Batas Kabupaten OI-Lubuk Batang, peningkatan jalan Muara Dua-Kota Batu-Batas Provinsi Lampung.
Kemudian, peningkatan dan pelebaran jalan Sekayu-Batas Muara Enim, peningkatan jalan Tanjung Raja-SP Tambang Rambang, peningkatan jalan SP Tambang Rambang-Batas OKU, peningkatan jalan SP Sugi Rawas-Batas Lahat, peningkatan jalan Muara Siban-SP Embacang, peningkatan jalan SP Periuk-Tugumulyo-Terawas, peningkatan jalan Terawas-Taba Tinggi-Maur.
“15 paket jalan ini sudah layak nantinya untuk dilalui sebelum lebaran, memang untuk pengaspalan belum dilakukan sebelum lebaran nanti kemungkinan baru dilakukan setelah lebaran. Intinya, sebelum lebaran bisa layak dilalui saja dan tidak menyebabkan kemacetan arus mudik,” ulasnya. Saat ini, lanjut Darma Budhy progress pengerjaan sudah mencapai 10 persen untuk 15 paket pengerjaan tersebut.#osk
