Panglima TNI Jenderal, Gatot Nurmantyo, tentang Keamanan Jelang Pemungutan Suara Pilkada
Pada Selasa, 31 Januari 2017, bertempat di Hotel Bidakara, digelar rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah serentak 2017. Sejumlah petinggi negara hadir memberi pembekalan, antara lain Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.
Di sela-sela acara tersebut, Koran Jakarta, berkesempatan mewawancarai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang keamanan jelang pelaksanaan pilkada dan juga isu akan ada aksi demontrasi besar-besaran pada pertengahan Februari 2017, tepat menjelang hari pemungutan suara. Berikut petikan wawancaranya.
Ada isu bahwa pada pertengahan Februari akan digelar demonstrasi besar-besaran. Tanggapan Anda?
Jadi, saya mendapat informasi bahwa minggu tenang akan ada demonstrasi. Ya, kalau demo enggak masalah, asalkan tidak menyangkut tentang pilkada. Makanya di situlah perlu Bawaslu untuk benar-benar mengawasi agar semuanya tenang. Itu saja.
Anda menangkap demo itu berbau politis?
Saya belum tahu, apabila ada informasi demo pada minggu tenang itu berbau politis, terkait pilkada. Makanya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu harus melarang. TNI dan Polri siap di belakang Bawaslu.
TNI sudah siap back up Polri? Bantuan ke Polri tak usah lapor?
Jadi begini, perkembangan situasi kan begitu cepat, maka saya perintahkan kepada Dandim, Danrem dan Pangdam apabila ada perkembangan situasi dan polisi meminta bantuan, bantu dulu baru lapor. Bukan lapor dulu baru bantu. Agar cepat dapat diatasi.
Boleh tahu berapa personel TNI yang dikerahkan untuk pengamanan Pilkada?
Apa yang diminta Polri kita kasih jumlahnya berapa pun juga. Dan saya selalu menyiapkan cadangan bergantung daerahnya masing-masing.
Empat daerah dinilai rawan konflik, tanggapan Anda?
Tanya sama kepolisian, kita hanya bantu polisi.
Intel dilibatkan?
Ya, itu permintaan yang sangat positif dan akan segera kami tindak lanjuti.
Ini soal lain, tadi Menkopolhukam sempat menyinggung soal RUU Terorisme yang katanya harus melibatkan TNI. Tanggapan Anda sebagai Panglima TNI?
Ya, tanya sama Pak Wiranto. Saya apa pun yang diundangkan pasti saya laksanakan. Karena itu adalah Panglima saya ya undangundang.
Kembali ke soal demontrasi. Sudah ada informasi kekuatan massa yang akan ikut unjuk rasa?
Saya yakin namanya di Republik Indonesia itu negara demokrasi, pasti ada ruang untuk kita berdemokrasi. Demo suatu hal yang wajar saja yang penting tertib.
Atau mungkin lebih baik demo itu dibungkusnya doa bersama saja?
Ya lebih bagus lagi.
Tapi kalau motifnya politik?
Itu nanti Bawaslu kan, bergantung Bawaslu itu. agus supriyatna/ AR-3
