Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memanggil manajemen PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan untuk menyelesaikan persoalan penutupan sumur minyak milik negara yang berada di wilayah kerja PT Pertamina EP Asset I Field Ramba di Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Keluang, Muba.
“Pemerintah harus menengahi persoalan ini. Kegiatan illegal drilling di wilayah obvitnas (objek vital nasional) seperti di wilayah kerja Pertamina EP di Muba tidak bisa dibenarkan dan harus diproses secara hukum. Kalau ada hambatan lain terkait misalnya penutupan sumur minyak, pemerintah harus turun tangan dengan memanggil pihak Pertamina EP dan Pemkab Muba,” ujar Firlie Ganinduto, Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin, di Jakarta, Rabu (21/12).
Menurut Firlie, kegiatan pengeboran minyak ilegal di wilayah kerja KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) akan memengaruhi lifting minyak nasional. Padahal sumur minyak sebagai aset wilayah KKKS masuk dalam obvitnas sehingga harus mendapat perlindungan dari aparat keamanan.
“Keamanan adalah faktor utama bagi KKKS untuk melakukan kegiatan operasional. Apabila daerah opersaional terganggu, akan membuat KKKS tidak nyaman dan mengurungkan niat untuk investasi,” ujarnya.
Djoko Siswanto, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas Kementerian ESDM, mengatakan pengeboran pada sumur minyak di wilayah kerja Pertamina EP di Muba tidak bisa dibenarkan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap KKKS juga harus melaporkan keadaan tersebut kepada pemerintah.
“Untuk kasus Muba sampai sekarang saya belum mendapatkan laporan tertulisnya. Kalau ada laporan tertulis sampaikan ke saya nanti saya akan cari solusinya,” ujarnya.#duk
