ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Masyarakat Transpansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh untuk mengkaji kembali usulan pembelian pesawat dan membatalkan usulan anggaran alokasi untuk kegiatan Tsunami Cup.
Sebab menurut MaTA, alokasi anggaran tersebut cukup besar dan seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan program-program yang pro rakyat, khususnya yang dapat berkontribusi bagi upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
“Harapan kami DPRA jangan sampai terjebak dalam politisasi angaran hanya karena sudah mendapatkan Rp 25 miliar untuk tunjangan fasilitas, anggota dewan di DPRA diharapkan punya keberanian untuk menolak usulan anggaran yang memang tidak pro terhadap rakyat sesuai dengan harapan publik Aceh,” kata Direktur MaTA, Alfian, Jumat (23/9/2017).
MaTA juga mendesak agar DPRA selaku wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan untuk dapat benar-benar menyeleksi usulan anggaran yang diajukan oleh TAPA, sehingga usulan-usulan dalam anggaran perubahan yang akan disahkan nantinya benar-benar pro rakyat.
Alfian mengungkapkan, pembahasan KUA-PPAS APBA Perubahan 2017 yang saat ini sedang dilaksanakan di DPRA, pihaknya melihat ada beberapa usulan dari TAPA yang harus menjadi perhatian serius dan dikaji ulang.
“Untuk itu kami meminta Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) mengkaji ulang usulan anggaran untuk uang panjar pengadaan pesawat udara, kegiatan Tsunami Cup, Tsunami Game dan Sail Sabang serta beberapa item lainnya,” katanya.
Menurut Alfian, ini bukan hanya soal pengadaan tapi harus mempertimbangkan juga mengenai biaya rutin yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Aceh terhadap pemeliharaannya dan biaya operasionalnya kelak.
Seharusnya pemerintah bisa belajar dari kejadian masa lalu ketika pengadaan helikopter pada masa Gubernur Abdullah Puteh yang tidak transparan lalu berujung kepada praktik korupsi bahkan helikopter tersebut tidak dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh.
Di sisi lain, rencana pembelian pesawat udara itu pantas kita pertanyakan karena menurut hasil penelusuran kami, sebenarnya selama ini Pemerintah Aceh memiliki 3 pesawat hibah dari Jerman di Bandara Blang Bintang yang penggunaannya dikhususkan untuk kegiatan pertanian, kehutanan dan kelautan.
“Kalau memang Aceh butuh pesawat untuk kegiatan kegiatan pemantauan tiga sektor tersebut, kenapa tidak pesawat itu saja yang tinggal mengurus izin terbang untuk digunakan. Sehingga tidak harus membeli yang baru,” katanya.
Begitu pula mengenai rencana pelaksanaan pertandingan Bola Kaki Tsunami Cup dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11 miliar yang dinilai harus dilihat kembali urgensi pelaksanaannya.
Karena, dengan alokasi anggaran yang begitu besar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program-program yang mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai catatan, Aceh saat ini menempati menjadi provinsi termiskin di Sumatera.
“Tidak hanya dua kegiatan itu saja, ada beberapa kegiatan lain yang seharusnya juga mendapat perhatian khusus dari legeslatif khususnya untuk dapat dikaji lebih mendalam sebelum anggaran perubahan disahkan,” katanya.[]
