Meski harga beras masih dianggap stabil, tetapi diperkirakan itu tidak berlangsung lama. Ironinya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tugasnya sebagai stabilisator harga mengakui jika serapan beras petani meleset dari target. Padahal cadangan beras Bulog sangat diperlukan untuk mengintervensi pasar saat harga beras naik.
Bulog mengeluhkan adanya sejumlah kendala yang membuat serapannya menurun. Untuk mengupas lebih dalam persoalan ini, berikut wawancara Koran Jakarta dengan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso.
Apa alasannya sehingga pengadaan beras meleset?
Intinya, kami bukannya tidak mau menyerap beras produksi petani, tetapi kami terbebani utang. Karena untuk membeli beras petani, kami mengandalkan dana pinjaman dari perbankan, sementara penyalurannya masih terkendala.
Mekanisme perubahan arah kebijakan dari Beras Sejahtera Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh terhadap kinerja penugasan Bulog. Jumlah utang Bulog saat ini mencapai 28 triliun rupiah.
Berapa anggaran dari pemerintah untuk CBP?
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah, pemerintah menyediakan anggaran senilai 2,5 triliun rupiah yang dibayarkan kepada Bulog dengan mekanisme pola penggantian selisih antara harga jual oleh Bulog dan harga pembelian pemerintah.
Harga pembelian beras (HPB) yang dipatok pemerintah untuk Bulog berada di angka 9.583 rupiah per kilogram atau tak berubah dengan HPB pada 2018. Di sisi lain, harga beras yang dilepas Bulog dalam rangka penugasan berkisar di angka 8.000 per kg.
Dengan asumsi harga beras 10.000 per kilogram, anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah itu hanya setara dengan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 250 ribu ton.
Belum lagi soal penggantian penggunaan dana CBP dapat diajukan oleh Perum Bulog kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara setiap tiga bulan setelah melalui peninjauan oleh masing-masing kementerian yang bertanggung jawab dalam kebijakan penggunaan CBP. Kondisi ini berat bagi keuangan perusahaan karena sarana penyaluran kini terbatas, sementara kita tidak bisa menjual CBP karena harus tunggu ada penugasan.
Kalau anggaran itu masih dianggap kurang, berapa yang diminta Bulog?
Kami berharap pemerintah bisa memberikan 20 triliun rupiah. Anggaran itu untuk pengadanaan CBP, sehingga kami tidak perlu lagi meminjam uang di bank. Itu juga untuk menghindari kami dari jeratan utang bunga komersial.
Berapa serapan Bulog hingga sekarang?
Target serapan Bulog tahun ini 1,8 juta ton, tetapi hingga 18 November kemarin baru mencapai 63,6 persen dari target atau hanya 1,14 juta ton. Kemungkinan tambahan serapan juga semakin sedikit, karena keterbatasan gudang.
Bagaimana dengan tahun depan?
Kami juga menyesuaikan target serapan tahun depan berkaca dari tahun ini. Ditargetkan pengadaan beras tahun depan hanya 1,6 juta ton. Penurunan target sambil melihat perkembangan di lapangan. erik sabini/AR-2
