Palembang (ANTARA Sumsel) – Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dijaga ketat aparat keamanan untuk mengantisipasi demonstrasi angkutan kota yang menolak keberadaan layanan taksi berjaringan atau taksi online.
Aparat keamanan dari jajaran Polda dan Polesta Palembang tersebut berjaga-jaga mengantisipasi pengunjuk rasa sopir angkutan konvensial tersebut di kantor gubernur, di Palembang, Rabu.
Ketua Paguyuban Angkutan Konvesional Mauludin mengatakan, pihaknya minta supaya aplikasi angkutan berjaringan ditutup.
Jadi bila belum ada aturan yang jelas, maka mobil berjaringan tersebut jangan beroperasi, ujar dia.
Dia mengatakan, dengan adanya taksi berjaringan tersebut pihaknya merasa dirugikan karena penumpang berkurang.
Karena itu, melalui pertemuan tersebut diharapkan ada solusinya antara lain untuk sementara menutup aplikasi angkutan online.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumsel Akhmad Najib saat menerima perwakilan Paguyuban Sopir Konvesional itu mengatakan, pihaknya akan menyampaikan keluhan tersebut pada Kementerian Perhubungan.
Pihaknya juga minta kepada Dinas Perhubungan Sumsel untuk membuat surat mengenai tuntutan tersebut.
Permasalahan tersebut secepat mungkin bisa dicari jalan keluarnya, ujar dia.
Menurutnya, pihaknya tidak bisa memutuskan permasalahan taksi berjaringan tersebut, sehingga harus disampaikan kepada pemerintah pusat.
Editor: Yudi Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2017
