Presiden Minta Gelar Perkara Disiarkan Live
Aksi demonstrasi umat Islam di Jakarta telah berakhir Jumat malam (4/11). Namun, masyarakat masih menunggu realisasi janji Kapolri menuntaskan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kapolri memastikan kasus Ahok mendapat perlakuan khusus, yakni gelar perkara secara terbuka. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kantor Presiden kemarin (5/11). Beberapa saat sebelumnya, Tito dipanggil Presiden Joko Widodo berkaitan dengan penanganan kasus Ahok.
Ada beberapa tahap yang akan dilakukan polri berkaitan dengan penyelidikan hingga penyidikan kasus itu. Yang paling utama, gelar perkara akan dilakukan secara terbuka.
“Presiden meminta agar gelar perkara disiarkan secara live,” ujar Kapolri. Gelar perkara itu untuk menentukan apakah kasus tersebut bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Nantinya, Kabareskrim akan memimpin langsung gelar perkara itu.
Para pelapor yang jumlahnya 11 akan diikutsertakan dalam gelar perkara. Begitu pula dengan saksi ahli, baik dari MUI, para pelapor, maupun yang dipanggil oleh penyidik. Selain itu, pihak terlapor dalam hal ini Ahok juga diundang. Dia dipersilakan hadir langsung atau diwakilkan kepada kuasa hukum.
“Kami harap dengan gelar perkara terbuka, publik bisa melihatnya secara jerih,” lanjut mantan Kapolda Papua itu.
Sebelumnya, gelar perkara tidak pernah dilakukan secara terbuka dalam arti boleh diliput apalagi disiarkan secara live. Gelar perkara umumnya hanya menghadirkan para pihak yang terkait dengan kasus.
Tito mengakui, gelar perkara secara live memang tidak wajar bagi penyidik. “Tapi ini adalah perintah exceptional dari Presiden untuk membuka secara transparan,” terangnya. Saat ini, pihaknya masih menggulirkan penyelidikan sejak menerima laporan antara tanggal 6-21 Oktober lalu.
Bila dalam gelar perkara nanti tidak terdapat tindak pidana, maka penyelidikan kasus Ahok otomatis akan berhenti. Penyelidikan bisa dibuka kembali bila terdapat bukti-bukti baru.
“Kalau diputuskan ada tindak pidana, kami tingkatkan menjadi penyidikan dan akan kami tentukan tersangkanya, dalam kasus ini adalah terlapor (Ahok),” ucapnya.
Dia menjelaskan, kasus tersebut berbeda dengan yang terjadi di Jawa Tengah (Jateng) beberapa waktu lalu. Di Jateng ada kasus dugaan penistaan agama berupa penyobekan Al Quran.
“Itu simpel, gampang sekali pembuktiannya, sudah mutlak,” lanjutnya. Karena itu, dia meminta Kapolda Jateng untuk tidak ragu. Tanpa saksi ahli sekalipun sudah sangat mudah untuk dibuktikan.
Namun, kasus Ahok berbeda. Harus dilihat pula bahasanya. “Saya tidak bermaksud melindungi, (kalimatnya) dibohongin pakai. Ada kata ’pakai’ itu penting sekali, Al Maidah 51,” tuturnya.
Dari MUI, penodaan itu terjadi karena Ahok telah menghina Ayat tersebut. Namun dalam konteks kata-kata itu tidak ada sedikitpun yang mengatakan Al Maidah itu bohong.
Begitu pula yang dilaporkan Buniyani, yang disebut-sebut sebagai penyebar video tersebut, dia mengatakan telah salah mengutip karena kata ’pakai’ itu dihilangkan.
“Itu sangat beda, kita tanya ahli bahasa, pengertiannya kalau dibohongi ayat Al Maidah 51, dengan dibohongi pakai Al Maidah 51,” tutur alumnus Akpol 1987 itu.
Itulah yang saat ini sedang dimintakan keterangan kepada saksi ahli. Pihaknya sebagai penyidik hanya akan menerima kemudian menyimpulkan keterangan dari para saksi ahli itu. Ada tiga jenis saksi ahli yang dimintai keterangan, masing-masing ahli bahasa, ahli agama, dan ahli hukum pidana.
Ahli agama akan memberikan tinjauan mengenai tafsir ayat tersebut. Kemudian, ahli bahasa meninjau dari segi kalimat dan tata bahasa yang dipakai.
Sedangkan, ahli hukum pidana bebicara mengenai unsur kesengajaan. Sebab, dalam pasal 156 KUHP memang harus ada unsur dengan sengaja. “Mens rea, ada maksud lain-lain,” jelasnya.
Hingga saat ini, pihaknya sudah mendengarkan keterangan 10 saksi ahli. Terdiri dari tiga saksi ahli yang diajukan pelapor, termasuk MUI, juga tujuh saksi ahli dari penyidik. Di luar itu, keterangan dari Ketua Umum FPI Rizieq Shihab juga telah didengarkan.
Rencananya, Senin (7/11) besok, penyidik akan memanggil Ahok secara resmi untuk diperiksa. Dia mempersilakan media untuk meliput agar masyarakat mengetahui pemeriksaan sungguh-sungguh dilakukan.
Penyidik juga akan memberi kesempatan Ahok selaku mengajukan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dia. Sementara itu, beberapa jam sebelumnya Kapolri dan Panglima TNI menemui pasukan yang mendirikan barak di area Monumen Nasional.
Kedua pimpinan polisi dan militer itu memberikan apresiasi atas kemampuan para pasukan menahan diri selama berlangsungnya aksi Jumat (4/11) lalu.
“Yang terjadi kemarin adalah massa datang, mereka melakukan provokasi, dengan ucapan, rekan-rekan tidak terpancing, dengan tindakan, dengan kekerasan,” ujarnya kepada sekitar perwakilan prajurit yang berjumlah sekitar 500 orang. Meskipun, pada akhirnya jatuh korban 18 orang dari Polri, belum termasuk TNI.
Kepada wartawan, Panglima TNI Jenderal Gat Nurmantyo mengatakan aparat baru bertindak setelah ada yang memicu. “Kita sudah tahu itu (orang yang mau membuat rusuh). Prajurit dan kepolisian juga sudah dipersiapkan untuk menghadapi itu,” tuturnya.
Hanya, aparat terkendala protap yang tidak boleh melakukan tindakan hukum sebelum ada kejadian tindak pidana. Sementara itu, dalam rangka membantu peserta aksi damai kembali ke daerah masing-masing, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 50 bus untuk bisa digunakan.
Bus yang dikerahkan merupakan bus perum PPD (Pengangkutan Penumpang Djakarta) yang dikoordinir oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto.
“Pengerahan bus ini atas instruksi langsung Bapak Menteri Perhubungan agar negara tetap melayani publik walaupun itu pengunjuk rasa,” tutur Pudji.
Dari jumlah tersebut, 15 bus dikerahkan untuk pemulangan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Lalu, lima bus untuk luar Jabodetabek. Seperti Cirebon dan Lampung. Sisanya, disiagakan di kantor Kementerian Perhubungan.
“Layanan ini diberikan secara gratis tanpa di pungut bayaran,” tegasnya. Hal ini sudah dipesankan pada kru yang melayani. Mereka dilarang keras memungut biaya saat dijalan. Bila terjadi pungutan, ia menghimbau peserta demo untuk melapor.
“Selain itu, saya juga sudah berpesan agar disiplin lalu lintas, istirahat bila mengantuk dan antar sampai tujuan. Berhenti ditempat aman atau terminal kota tujuan,” ujar Mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu.
Dari data terbaru, Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan menyampaikan, bus yang terpakai sebanyak 30 bus. Sebanyak 25 bus menuju seputaran Jabodetabek, 2 bus ke Cirebon dan 3 bus ke Lampung. “Lainnya terus disiagakan di Kemenhub,” ujarnya.
Di sisi lain, proses pengobatan para korban luka masih terus berjalan. Di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, 35 korban sudah mendapat penanganan. Sebagian besar dari mereka tengah dirawat.
Kepala IGD RSPAD Gatot Subroto A Hamid R menuturkan, dua di antara korban tersebut merupakan pihak aparat kepolisian. Salah satunya mengalami memar di kepala. “Terbentur kepalanya. Tapi tidak tahu apa. Dia bilang pusing. Sudah kita periksa, ini kita observasi 2-3 hari,” paparnya.
Dari jumlah tersebut, ada empat orang yang sudah pulang. Dua orang pulang pada Jumat (4/11) malam, dua lainnya Sabtu (5/11) pagi. Sebagian besar dari para korban ini menderita patah tulang. Dari penuturan mereka, kata Hamid, kebanyakan karena jatuh karena memanjat.
Dugaan adanya penyusup dalam aksi demo yang diakhiri dengan kericuhan dialami Kepolisian. Polri memastikan sedang memeriksa setidaknya 10 orang yang diuga menjadi provokator. Apa motivasi mereka memicu kerusuhan, masih belum diketahui.
Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, 10 terduga provokator itu masih diperiksa hingga saat ini. Mereka akan diperiksa selama 1 x 24 untuk mengetahui motivasi dalam memprovokasi. “Saat ini penyebab provokasi masih dialami,” tuturnya.
Dari pemeriksaan sementara, para terduga provokator ini berusia relatif muda. Ada satu orang tertua yang usianya 31 tahun. Tapi, sembilan terduga provokator lain usianya dari 16 tahun hingga 25 tahun. “Masih muda sekali,” ungkapnya.
Dari mana asal terduga provokator itu? Boy menjelaskan, dari data awal kebanyakan mereka berasal dari luar Jakarta. Ada yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah dan lainnya. “Yang pasti, kami akan mengetahui mengapa mereka memprovokasi,” jelasnya.
Terkait penyebab kerusuhan, Boy memprediksi kerusuhan itu terjadi karena sejumlah penyebab. Namun, salah satunya karena massa yang menjebol, barikade aparat dan berusaha masuk ke istana. “Saat itu, kami langsung memutuskan membubarkan massa dengan gas air mata,” ujarnya.
Sebelum kerusuhan itu juga ada keinginan massa untuk bertemu presiden. Namun, karena Presiden Jokowi sedang mengunjungi proyek di Bandara Soekarno Hatta. Maka, presiden tidak bisa menemui. “Tapi, kan sudah bertemu Wakil Presiden dan sejumlah menteri,” ungkapnya.
Yang juga penting diluruskan, lanjutnya, memang terdapat dua titik kerusuhan. Yang pertama, di depan Istana Merdeka dan penjarahan minimarket. Untuk 10 provokator itu ditangkap di depan istana. Namun, ada juga penjarah yang ditangkap pascamencuri di minimarket Penjaringan. “Kalau yang ini murni kriminal,” terangnya.
Boy menegaskan penjarahan barang-barang minimarket itu sama sekali tidak terhubung dengan demonstrasi di sekitar Monas. Penjarah sama sekali bukan orang yang terlibat demonstrasi. “Mereka pencuri biasa yang memanfaatkan momentum,” ungkapnya.
Saat ini ada 18 terduga pelaku penjarahan yang tengah diperiksa. Setelah pemeriksaan, maka apakah mereka akan menjadi tersangka, tentu perlu menunggu. “Semua akan diketahui bagaimana fakta hukumnya. Kalau ternyata pelaku, ya jadikan tersangka,” ungkapnya.
Bagaimana dengan kasus dugaan penistaan agama yang diuga dilakukan Ahok? Boy menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 9 saksi biasa, saksi pelapor mencapai 13 orang. Semua masih dalam pemeriksaan yang teliti. “Kami juga memeriksa dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengambil video tersebut,” paparnya.
Dalam waktu dekat Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin akan diperiksa sebagai salah satu saksi ahli. Sebelumnya, sudah ada Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizieq yang diperiksa. “Semua sedang berjalan dan akan diproses dengan tegas,” ujarnya.
Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Pur) Ryamizard Ryacudu juga ikut angkat bicara menanggapi pecahnya bentrokan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa Jumat kemarin. Dia menyatakan kegeramannya kepada pihak-pihak yang menyulut bentrokan itu.
“Dengan jumlah 300 ribu orang yang berdemo, tidak rusuh saja bisa ada korban apalagi jika rusuh,” kata Ryamizard saat dijumpai di JIExpo Kemayoran, Jakpus, kemarin.
Dia mengatakan pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui kepolisian, pemerintah berjanji akan terus memburu dan mengusut pihak yang diuga menjadi provokator. “Pasti. Segala sesuatunya harus diselidiki sampai tuntas,” tegasnya.
Sebelumnya, ada sejumlah pihak yang menyebut demonstrasi tersebut ditunggangi aktor politik. Menanggapi itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tidak terima bila aksi damai pada Jumat (4/11) lalu dianggap telah ditunggangi oleh aktor politik sejak awal.
Meskipun begitu, pengurus GNPF MUI mengakui kalau aksi untuk menuntut kasus hukum Ahok itu telah disusupi pada penghujung unjuk rasa.
Koordinator GNPF MUI Bachtiar Nasir mengungkapkan bisa saja presiden mendapatkan informasi dari Badan Intelejen Negara (BIN) kalau aksi telah ditunggangi aktor politik. Tapi, dia sendiri tidak mempercayai hal itu.
Termasuk pernyataan dari pengamat yang menyebutkan keterlibatan Abu Jibril dalam aksi tersebut. “Aktor politik yang disebutkan presiden itu salah besar. Tidak mendasar dan kami tidak melakukannya,” ujar dia kemarin (5/11).
GNPF MUI kini fokus untuk mengawal janji dari pemerintah untuk menuntaskan kasus Ahok dalam dua pekan. Seperti pemanggilan Ahok besok Senin (7/11) oleh Bareskrim. Tidak akan ada demonstrasi dalam jumlah besar. Tapi, mereka akan mengirimkan satu grup untuk mengawal pemeriksaan tersebut.
“Pemanggilan polisi oleh Komisi III juga akan kami kawal pada Selasa (8/11),” imbuh Bachtiar yang juga pimpinan Ar Rahman Qur’anic Learning Center itu.
Apa yang akan dilakukan setelah dua pekan? Bachtiar mengungkapkan tim dari GNPF MUI akan melihat dan menganalisis terlebih dahulu.
Pemeriksaan tersebut apakah sudah memuaskan rasa keadilan masyarakat atau belum. Tapi, dia menggariskan bahwa dugaan penistaan agama oleh Ahok itu sudah begitu kentara. “Sejak awal dimata kami sudah terang bendarang dan ini pemerintah bisa menangkap sebelumnya,” ungkap dia.
Sementara itu, GNPF MUI mendapatkan sejumlah korban meninggal dunia pascaaksi damai itu. Misalnya yang menimpa Syahrie Oemar, 65, asal Curug, Tanggerang, Banteng. Mereka menduga Syahrie meninggal karena gas air mata. bukan karena asma seperti yang beredar selama ini.
Tim dari GNPF MUI mendapat pengakuan dari keluarga korban kalau Syahrie tidak punya riwayat sakit asma. “Tembakan gas air mata itu dekat sekali dengan beliau,” ujar koordinator lapangan aksi damai Munarman pada konferensi pers. Dia juga menunjukan selongsos gas air mata.
GNPF MUI mendata setidaknya ada 165 orang menjadi korban gas air mata dan dirawat di Rumah Sakit Budi Kemulyaan. Mereka mendapatkan kabar ada 40 korban yang sempat dirawat rumah sakit lainnya.
“Tadi pagi (kemarin, red) ada seorang korban bernama Ario Dewantoro yang dioperasi karena patah tulang tangan dan trauma mata di RSCM,” ujar dr Sholeh Assegaf, SpB.
Massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) dipastikan menghentikan sementara aksi menuntut penegakan hukum kasus penistaan Alquran. Ratusan ribu pendemo itu mengakhiri rangkaian aksi di gedung DPR/MPR dini hari kemarin (5/11). Itu setelah mereka menyampaikan tuntutan kepada para wakil rakyat.
Massa yang sebelumnya menyampaikan orasi di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat itu membanjiri halaman depan gedung DPR/MPR pada tengah malam.
Mereka datang secara bersama-sama menumpang bus dan mobil pribadi. Ada pula yang mengendarai sepeda motor dan naik angkutan umum. Pergerakan massa masih dibawah komando Habib Rizieq, Bachtiar Nasir serta beberapa ulama lain.
Pantauan Jawa Pos (Grup Padang Ekspres), hanya beberapa tokoh ulama yang berdialog bersama wakil rakyat. Diantaranya, Habib Rizieq, Bachtiar Nasir, Mishbahun Anom dan Munarman.
Dari pihak DPR/MPR diwakili Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad dan anggota komisi III Aboe Bakar Al-Habsyi serta anggota DPR lainnya.
Sambil menunggu perwakilan massa berdialog bersama wakil rakyat, sebagian besar pendemo beristirahat di pinggir jalan Gatot Subroto tepat di depan gedung DPR/MPR.
Massa sempat meluber ke jalan tol. Pada 03.40, delegasi GNPF-MUI baru keluar dari gedung DPR dan menemui seluruh pendemo. “Kami akan memenuhi semua tuntutan peserta aksi untuk memenjarakan Ahok,” ujar Aboe Bakar Al-Habsyi di atas mobil komando.
Wakil rakyat, khususnya Komisi III berjanji akan memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada Senin (7/11). Mereka akan meminta pertanggungjawaban kepolisian atas insiden penembakan gas air mata ke arah demonstran Jumat malam.
Wakil rakyat juga berjanji mengawasi dan mengawal proses penegakan hukum kasus penistaan Al Quran yang dilakukan gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Di kesempatan yang sama, Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir mengatakan aksi yang dilakukan pada Jumat berlangsung maksimal. Meski kondisi lapangan sempat terjadi kericuhan dan penembakan gas air mata oleh petugas keamanan. “Walaupun kami ditekan, ditembaki, dipukul, tapi kami tidak membalas,” terangnya.
Ribuan massa lantas membubarkan diri setelah mendapat komando para ulama. Sebagian ada yang melaksanakan ibadah salat Subuh di kompleks gedung parlemen.
Pukul 04.30 atau selepas Subuh, massa yang membanjiri jalanan depan gedung DPR/MPR berangsur-angsur kembali ke rumah dan daerah masing-masing. Khusus pendemo yang berasal dari luar Jakarta disediakan bus untuk pulang. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
