Pemerintah Kabupaten Agam diterpa kabar tak sedap soal kas daerah (Kasda) yang diisukan tengah mengalami defisit atau kekosongan. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Agam, Edi Busti, memastikan kabar mengenai kasda kosong itu hoax dan tidak benar.
Masyarakat diminta tidak terpancing dengan berbagai pemberitaan media yang sepihak, tanpa kaidah-kaidah jurnalistik, apalagi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Informasi yang beredar mengenai kas daerah kosong itu tidak benar atau hoax,” kata Edi Busti saat dihubungi melalui teleponnya, Selasa (19/12).
Ia menilai, isu yang beredar merupakan sebuah opini tak berdasar yang disampaikan orang atau media yang tidak paham dengan manajemen keuangan daerah.
Kenyataannya saat ini kata Edi Busti, cash flow daerah tetap terjaga baik. Hanya saja tengah menghadapi beberapa keterlambatan realisasi keuangan dari pusat dan provinsi.
“Itu hal yang wajar, kami telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kelangsungan keuangan daerah agar tetap seimbang dan dinamis,” tuturnya.
Ia melanjutkan, saat ini pihaknya masih menunggu kurang salur Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji P3K dari pusat, Dana Bagi Hasil (DBH) sawit serta DBH dari Pemprov Sumbar triwulan 3 dan 4 yang belum disalurkan ke Kasda kabupaten/kota se-Sumbar
“Saat ini saya sedang di Jakarta berkoordinasi dalam mempercepat pencairan dana kekurangan salur DAU sebesar Rp43 miliar, DBH sawit Rp9,1 miliar serta DBH pajak provinsi sebesar Rp38 miliar lagi untuk triwulan 3 dan 4,” beber Edi Busti.
Ia menekankan, Pemkab Agam selalu menjaga komitmennya untuk terus melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta terus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan.
“Langkah-langkah strategis terus dipersiapkan guna menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan agar kebutuhan segala pihak tetap terpenuhi,” imbuhnya lagi.
Ia juga berharap seluruh stakeholder, terutama masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh opini liar yang sengaja dibuat orang atau media untuk tujuan tertentu. Apalagi pemberitaan tanpa konfirmasi ke pejabat berwenang sudah pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Hal ini perlu kami sampaikan karena ada yang sengaja dibuat dalam kondisi pada saat tahun politik. Insya Allah, minggu ini dana pusat dan provinsi akan disalurkan, jika sudah masuk, maka beban pembiayaan akan tertutupi,” tegas Edi Busti. (ptr)
