Komitmen bersama untuk melawan korupsi sedang diuji. Di saat KPK mengusut mega korupsi e-KTP, juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah, penggunaan hak angket di parlemen terus berjalan.
Panitia Khusus Hak Angket KPK bahkan sudah bergerak mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi kinerja lembaga antirasuah itu. Misalnya, mengunjungi narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin. Meski, langkah anggota dewan tersebut dinilai hanya untuk mencari-cari kesalahan dan akan melemahkan KPK.
Anggapan bahwa pansus hanya mencari cela KPK rasanya tidak berlebihan. Tengok saja bagaimana Pansus Hak Angket KPK terbentuk. DPR seolah gagal fokus. Awalnya, hak angket digunakan menyusul penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus korupsi e-KTP. Arahnya kemudian berubah setelah pansus menyatakan hendak mengusut keuangan dan kinerja KPK.
Memang, kita tidak bisa mengabaikan bahwa sebagai lembaga legislatif, dewan punya fungsi pengawasan. Termasuk terhadap kinerja KPK. Namun, jika itu maksudnya, penggunaan hak angket bukan langkah yang pas. Teknis operasional seperti penggunaan anggaran dan kinerja bisa dibicarakan dalam forum rapat kerja antara DPR dan KPK.
Tengara adanya konflik kepentingan pun mengemuka. Bahkan, sejumlah kalangan menilai penggunaan hak DPR untuk melakukan penyelidikan tersebut merupakan bentuk intervensi kepada penegak hukum. Seiring dengan dugaan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi yang diduga merugikan Negara hingga Rp 2,3 triliun itu.
Untung, KPK sepertinya tidak terpengaruh pada gendang permainan yang ditabuh pansus. Penyidikan kasus korupsi e-KTP tetap berjalan. Ketua KPK Agus Rahardjo juga memberikan sinyal bakal ada kejutan. Bisa jadi, ada nama tenar yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kita cukup percaya bahwa penyidik KPK tidak bekerja serampangan. Penetapan status seseorang pasti disertai dengan alat bukti yang cukup. Asa menjadi negeri bebas korupsi yang akan mengawal kerja KPK. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
