Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertandang ke Australia pada 6 hingga 8 November mendatang. Dalam kunjungan kenegaraannya itu, Jokowi akan menandatangani kesepakatan kerja sama maritim dan infrastruktur. “Saat ini ada dua MoU (nota kesepahaman), pertama deklarasi kerja sama maritim yang direncanakan akan ditandatangani, tapi belmum tahu pastinya. Kedua, (deklarasi) dalam rangka kemitraan infrastruktur, sudah jadi susunannya,” ujar Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Edi Yusup dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (3/11), dilansir dari CNN Indonesia.
Menurut Edy, dalam kunjungan singkatnya ke Sydney dan Canberra nanti, Jokowi memang akan fokus pada penguatan kerja sama ekonomi kemaritiman dan pengembangan infrastruktur. “Dalam bidang maritim diharapkan ada pengembangan blue economy dan kerja sama pemberantasan IUU Fishing,” ucap Edi. Indonesia-Australia juga akan menyepakati peningkatan pembangunan kapasitas antar kedua negara dalam hal infrastruktur, salah satunya dengan pertukaran tenaga ahli. “Pertukaran expertise Australia untuk sharing pengalaman dan keahlian mereka dalam hal infrastruktur ke Indonesia ini akan dilakukan selama 10 tahun mulai tahun depan hingga 2027 mendatang,” kata Edi.
Menurut Edi, Australia juga sudah sepakat untuk mengucurkan dana sekitar US$300 juta atau setara Rp3,9 triliun untuk bantuan pembangunan kapasitas Indonesia dalam bidang infrastruktur. Guna memperkuat kerja sama ekonomi, Jokowi tak hanya akan bertemu dengan jajaran pemerintah, tapi juga beberapa pebisnis dan investor Australia yang sudah menyatakan keseriusannya untuk menanamkan modal di Indonesia. “Belum ada list pasti perusahaan mana saja, tapi Jokowi dipastikan bertemu beberapa pengusaha di sana karena penguatan kerja sama ekonomi (kedua negara) tidak hanya G to G saja, people to people juga penting,” tutur Edi.
Selain ekonomi dan infrastruktur, Jokowi juga akan membicarakan kerja sama dalam sektor keamanan, salah satunya kesepakatan pembentukan pusat deradikalisasi di Sentul, Bogor. Menurut Edi, Australia berjanji akan mendukung dan membantu pembangunan pusat deradikalisasi itu. Sejauh ini, katanya, belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai mekanisme dan proses kerja sama pembangunan lembaga tersebut. “Yang pasti ini masih menunjukkan bahwa Indonesia-Australia masih memiliki perhatian serius dalam hal terorisme,” kata Edi. Selain bertemu dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, dalam lawatan ini Jokowi juga dijadwalkan bertemu Gubernur Jenderal Australia Peter Cosgrove dan memberikan pidato di depan anggota parlemen Australia.
LOGIN untuk mengomentari.
