Kabinet Baru – Kebijakan Fiskal Perlu Diarahkan untuk “Fiscal Stability” dan Stimulus Perekonomian
JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin perlu mendorong kebijakan fiskal yang lebih efektif lagi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Langkah tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang dalam lima tahun terakhir berada di level lima persen.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai peran kebijakan fiskal sepanjang periode 2014– 2019 masih terbatas. Dia menambahkan rasio penerimaan pajak atau tax ratio masih rendah, sekitar 11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Tantangan terberat di tengah pelambatan ekonomi (dunia) adalah mendorong kebijakan fiskal lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6–6,5 persen sampai akhir 2024,” ujar Tauhid, di Jakarta, Selasa (22/10). Tauhid berharap efektivitas pengelolaan fiskal tersebut bisa terwujud dengan penunjukan kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan periode 2019–2024.
Dia menjelaskan mantan Direktur Bank Dunia tersebut telah menorehkan banyak prestasi, seperti peningkatan tax ratio hingga 12–13 persen terhadap PDB dan pengurangan rasio utang terhadap PDB di bawah 25 persen.
Tak hanya itu, lanjut Tauhid, dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sri Mulyani berhasil menekan defisit anggaran hingga dua persen terhadap PDB sepanjang tahun ini. “Itu merupakan prestasi yang luar biasa seorang menteri keuangan,” ujarnya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meminta Sri Mulyani tetap menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Kerja Jilid II. Hal itu diuangkapkan Sri Mulyani usai bertemu Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/10).
“Beliau menugaskan saya tetap menjadi Menkeu dan menggunakan seluruh kebijakan fiskal dalam membantu kementerian terkait,” ujar Sri Mulyani. Dalam pertemuan dengan Jokowi, Sri mengungkapkan dirinya bersama Presiden membahas berbagai persoalan, meliputi penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, pengembangan UMKM, upaya mengatasi defisit neraca perdagangan, dan langkah memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Stimulus Perekonomian
Peneliti Senior Indef, Enny Sri Hartati, berharap di bawah kendali Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, kebijakan fiskal bukan hanya sekadar untuk menjaga stabilitas saja (fiscal stability), tetapi juga berperan menjadi stimulus bagi perekonomian.
Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menyatakan Menkeu mendatang diharapkan fokus terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, lanjut Piter, diperlukan adanya kebijakan countercyclical baik moneter, fiskal ataupun sektor rill untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen.
“Yang kita butuhkan kebijakan countercyclical baik di moneter, fiskal maupun di sektor riil. Kebijakan moneter yang sudah pro-growth (pertumbuhan) hendaknya diimbangi dengan kebijakan fiskal yang penuh dengan stimulus terhadap perekonomian,” ujar Piter kepada Koran Jakarta, kemarin.
uyo/E-10
