Bogor (Antarasumsel.com) – Kementerian Agama RI sampai sekarang belum mau menjelaskan tentang kembalinya kuota haji ke normal (211.000) yang berlaku lima tahun lalu meski pemberitaan terkait hal itu kini ramai dibicarakan publik.
Tidak seperti beberapa tahun sebelumnya seusai Menteri Agama (Menag) berkunjung ke Saudi Arabia dan menandatangani taklimatul haj, hasil kunjungan tersebut dipublikasikan melalui awak media.
“Kita tak bisa ungkap dulu,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Abdul Djamil seusai membuka Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) di Bogor, Selasa.
Djamil menolak menjelaskan perihal kuota haji Indonesia. Padahal ia juga ke Tanah Suci mendampingi Menang pada pekan lalu.
Djamil minta kepada awak media bahwa perihal kuota haji – apakah kembali normal seperti sedia kala atau tetap – itu menjadi kewenangan Menang untuk mengumumkannya.
“Soal ini (kuota) bisa ditanya ke Menag,” pinta Djamil sambil mengelak kejaran pertanyaan awak media.
Namun di sisi lain ia menjelaskan bahwa pada musim haji mendatang pihak Saudi akan memperketat aturan yang akan diberlakukan. Seperti untuk pemondokan, ke depan tidak boleh ada lagi satu kamar lebih dari empat orang.
Ia pun menjelaskan dampak dari makin panjangnya antrean jemaah haji di Tanah Air. Ada daerah yang antreannya mencapai 40 tahun. Terkait hal ini, kini ada fenomena baru di masyarakat adanya kecenderungan ingin lebih cepat melakukan umrah.
Itu sebagai dampak dari antrean yang makin panjang. Karena itu pula para asosiasi penyelenggara umrah harus lebih profesional karena tidak tertutup kemungkinan ke depan Pemerintah Saudi akan mengeluarkan aturan baru tentang penyelenggaraan umrah.
Ia minta penyelenggara umrah profesional dan meningkatkan pelayanan untuk kenyamanan dan keamanan bagi jemaahnya.
Editor: M. Suparni
COPYRIGHT © ANTARA 2017
