Jakarta (ANTARA) – Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan kebijakan Satu Data Indonesia dapat membuat program negara lebih efektif begitu pula anggaran untuk program tersebut.
“Semua data pemerintah bisa diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia untuk memperbaiki sinergi program agar bisa lebih efektif dan efisien,” kata Rofyanto dalam webinar “Peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional” yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, saat ini sistem data Indonesia memiliki kelemahan karena masih fragmented atau terpisah antara satu kementerian dan lembaga (K/L) dengan K/L lain. Mereka menggunakan data ini untuk kebijakan-kebijakan yang berbeda.
Ia mencontohkan data sebagai dasar kebijakan menolong masyarakat miskin antara lain dimiliki oleh Kementerian Sosial untuk program bantuan sosial (bansos) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bantuan bagi usaha ultra mikro.
Di samping itu, KemenESDM dan Kementerian pertanian juga memiliki data sendiri sebagai daar penyaluran subsidi minyak dan gas bagi petani.
“Datanya masih tersebar di berbagai K/L sehingga perlu disinergikan. Jadi diharapkan dengan Satu Data Indonesia, kita tidak meniadakan data-data yang sudah dikumpulkan K/L, namun yang kita lakukan pengumpulan dan mengonsolidasikan berbagai data,” terangnya.
Dengan Satu Data Indonesia, menurutnya pemerintah ingin menghubungkan semua data baik di tingkat Rukun Tetangga, data kegiatan usaha, data di wilayah, maupun data program-program bantuan sosial. Data ini kemudian akan disinergikan dan dikompilasikan.
“Satu Data Indonesia kita harapkan bisa mendukung peningkatan efektivitas belanja di berbagai kementerian dan lembaga,” katanya.
