JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mempersiapkan kerja sama pembukaan lahan pertanian atau cetak sawah seluas 600.000 hektare yang akan digarap bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta agar BUMN dapat mengoptimalisasi lahan menjadi sawah sebagai antisipasi terjadinya kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan, seperti yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
“Kurang lebih ada 600 hektare lahan yang disiapkan, terdiri atas 400.000 hektare lahan gambut dan 200.000 hektare lahan kering,” kata Mentan seperti dikutip kantor berita Antara di Jakarta, Jumat (8/5).
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) sedang menyiapkan lahan baku sawah untuk ketahanan pangan nasional. Lahan itu berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) yang habis, tanah tidak termanfaatkan, dan sebagian pelepasan izin tahun 2018-2019.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ATR/BPN per 4 Mei 2020, terdapat beberapa potensi lahan untuk pemanfaatan lahan tanaman pangan. Seperti lahan tanah terlantar yang menunggu ditetapkan sebagai Tanah Cadangan untuk Negara (TCUN) seluas 25.298,17 hektar dan potensi lahan tanah pelepasan sebagian sejumlah 14.825,46 hektar. Selain itu, ada juga dari hasil pemantauan HGU habis, tanah tidak termanfaatkan, dan pelepasan sebagian yang merupakan data dari tahun 2018-2019.
Menurut Mentan, permintaan Presiden Jokowi untuk melibatkan BUMN dalam pembukaan lahan sawah baru, yakni karena banyak lahan milik BUMN yang belum dimanfaatkan. Salah satu BUMN yang akan dimanfaatkan lahannya untuk ditanami tanaman pangan yakni milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN). “Kita akan gunakan lahan-lahan itu bersama BUMN agar lahan yang belum ditanami, misalnya PTPN bisa diintervensi dengan (penanaman) jagung, padi, dan sebagainya,” kata Syahrul.
Mentan Syahrul menambahkan agar ekstensifikasi lahan sawah ini dapat direalisasikan segera untuk mengejar musim tanam kedua setelah panen raya pada April hingga Juni mendatang.
Stok Beras Bertambah
Syahrul menargetkan penambahan beras sebanyak 900.000 ton untuk menjamin ketersediaan pangan hingga 2021 melalui program cetak sawah baru di lahan marjinal atau optimalisasi lahan gambut menjadi sawah.
Mentan menjelaskan setidaknya stok beras nasional harus mencapai minimal 3 juta ton, untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga tiga bulan pertama tahun 2021.
Pada musim tanam kedua atau musim gadu, Syahrul memperkirakan lahan eksisting yang ada hanya bisa ditanami seluas 5,6 juta hektare, dengan produksi 5 ton hingga 6 ton per hektare.
“Kita butuh tambahan setara beras di atas 1 juta ton agar benar-benar aman. Hitung-hitungan kita, neraca akhir Desember masuk ke Januari hanya tersisa 1,8 juta ton beras,” kata Syahrul.
Syahrul menjelaskan dengan optimalisasi lahan marjinal atau program cetak sawah seluas 600.000 hektare yang rencananya akan digarap bersama BUMN, setidaknya mendapatkan produksi 1,8 juta ton gabah kering giling (GKG), atau dengan rendemen 50 persen, menghasilkan setara 900.000 ton beras.
Dalam rapat sebelumnya, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy, menyebutkan bahwa program pembukaan lahan atau cetak sawah baru di Kalimantan Tengah yang menjadi permintaan Presiden Joko Widodo, akan difasilitasi dan didanai oleh BUMN. ers/AR-2
