Jaminan Ketenagakerjaan – Pembayar THR Paling Lambat Tujuh Hari sebelum Hari Raya
Posko Peduli Lebaran tidak hanya sebagai sarana bagi pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR, tapi juga menjadi rujukan perusahaan untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR.
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan membuka Posko Peduli Lebaran 2017 yang berada di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di Gedung B Kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Kav 51 Jakarta. Posko ini untuk mengawal pembayaran THR dari pengusaha kepada pekerja/buruh.
“Tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR, posko tersebut juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Haiyani Rumondang, di Jakarta, Selasa (6/6). Posko THR tersebut akan mulai melayani masyarakat pada 8 Juni hingga 5 Juli 2017.
Masyarakat yang ingin mengadu bisa menghubungi telepon 021 525 5859, WhatsApp 0812 8087 9888, 0812 8240 7919, dan email: [email protected]. “Kita juga telah meminta kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun ini,” kata Haiyani.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP dan K3), Maruli A Hasoloan, mengatakan pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan THR tahun 2017. Hal ini sesuai dengan Permenaker Nomor 20/2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang di dalamnya mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai membayar THR.
“Pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya,” kata Maruli. Selain itu, pengusaha juga akan dikenakan sanksi administratif jika terbukti melanggar. Sanksi itu bisa berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
Untuk pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha mempertimbangkan beberapa hal, yakni sebab-sebab teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh pengusaha dan mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan yang terlihat dari laporan keuangan dua tahun terakhir serta diaudit oleh akuntan publik. “Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberlakukan hingga pengusaha memenuhi kewajiban untuk membayar THR keagamaan,” kata Maruli.
Pembayaran THR
Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, kembali mengingatkan perusahaan mengenai kewajiban membayar THR bagi pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya atau H-7. “Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan,” kata Dhakiri.
Sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Berdasarkan Permenaker tersebut, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan.
Pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih maka mendapat THR minimal sebesar satu bulan upah, sedangkan pekerja/buruh yang bermasa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.
Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ternyata lebih baik dan lebih besar dari ketentuan di atas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut. cit/E-3
