JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyatakan dukungannya untuk penetapan Hari Berkebaya Nasional dan pendaftaran kebaya ke UNESCO sebagai budaya asal Indonesia yang akan diusulkan dalam Kongres Berkebaya Nasional, 21-22 Desember 2020 mendatang.
“Saya sangat setuju dengan kedua usulan ini, karena kebaya memang bisa menunjukkan identitas perempuan Indonesia. Kebaya akan menjadi alat untuk menyatakan: inilah saya, inilah perempuan Indonesia,” kata Moeldoko dalam pertemuan dengan perwakilan Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI) yang menggagas diadakannya Kongres tersebut, di Bina Graha, Jakarta, Kamis.
Menurutnya, soal pelestarian kebaya juga sejalan dengan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sebagai tindak lanjut, Moeldoko mengusulkan agar PBI mempersiapkan dokumen berisi sejarah kebaya yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan Hari Berkebaya Nasional (HBN).
“Segera juga buat surat ke Presiden agar beliau bisa membuat keputusan dan mengumumkan tentang penetapan HBN ini,” ujarnya.
Dalam pertemuan sekitar satu jam bersama pendiri PBI, Tuti N Roosdiono, Rahmi Hidayati, dan Lana T Koentjoro, Kepala Staf Kepresidenan tersebut mengingatkan perlunya menjelaskan ke generasi muda bahwa berkebaya itu sebenarnya simpel dan trendy.
Anak muda, lanjutnya, perlu ditantang untuk melakukan sesuatu yang intinya aktualisasi diri, dalam hal ini adalah aktualisasi sebagai perempuan Indonesia.
Tuti N Roosdiono yang juga Anggota Komisi IX DPR ini dalam siaran persnya mengatakan, bahwa kebaya mencerminkan perempuan Indonesia yang penuh percaya diri, mandiri, tegar tetapi juga lembut dan santun. Pakaian itu bagaikan kulit kedua yang dapat mencerminkan kepribadian penggunanya sekaligus menentukan pandangan orang terhadap pemakainya.
“Kebaya bukan hanya sekedar warisan busana yang adi luhung, namun juga cerminan budi luhur, rendah hati, sikap dan tutur kata yang baik,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu pendiri PBI memaparkan tentang gerakan berkebaya yang sudah marak beberapa tahun terakhir, serta persiapan KBN yang rencananya akan diadakan secara online dengan melibatkan 1.000 peserta berlatar belakang akademisi, praktisi terkait kebaya, para pengambil kebijakan, dan para penggiat sosial budaya.
“Salah satu lanjutan dari Kongres ini memang kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan keberadaan kebaya kepada anak muda. Banyak cara yang bisa dilakukan, namun akan lebih kuat gaungnya bila Pemerintah sudah menetapkan HBN. Paling tidak akan ada hari dimana para perempuan Indonesia dimana pun berada akan mengenakan kebaya, termasuk anak muda,” ujar Rahmi.
Dia juga menjelaskan berbagai kegiatan pengenalan kebaya yang sudah dilakukan PBI baik di dalam maupun di luar negeri, yang ternyata mendapat sambutan baik dari berbagai pihak.
Mengenai acara KBN, Lana T Koentjoro sebagai Ketua Panitia menjelaskan bahwa persiapan masih terus dilakukan, termasuk mendata peserta dan menyiapkan video-video berkebaya yang akan ditayangkan dalam kongres tersebut.
“Karena kebaya terkait dengan berbagai aspek, maka acara ini didukung secara resmi bukan hanya oleh Kemenko PMK, tapi juga oleh Kemendikbud, Kemenkop & UKM, Kominfo dan hari ini KSP. Mudah-mudahan dukungan pemerintah ini bisa memperlancar usaha kami mempersiapkan Kongres dan membuat kegiatan-kegiatan lanjutannya,” ujar Lana. mar/N-3
