DIPA Kepri 2017 Turun Sekitar Rp 770 Miliar
Jumlah dana transferan pusat ke Provinsi Kepri turun sekitar Rp 774 miliar pada tahun 2017. Jika tahun 2016, Kepri mendapat dana transferan pusat sekitar Rp 7,845 triliun, 2017 nanti menjadi Rp 7,071 triliun. Kemarin, Rabu (7/12), Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Provinsi Kepri tahun 2017 yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta.
Tanjungpinang – Jumlah Rp 7.071.530.229.000 itu bersumber dari beberapa item seperti dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana alokasi khusus nonfisik, dana desa (DD) dan dana insentif daerah (DID) yang hanya diterima Kabupaten Bintan.
Sementara, untuk Kota Batam dan Tanjungpinang, tidak mendapatkan alokasi dana desa.
Adapun rincian alokasi dana transfer tersebut yaitu, untuk Provinsi Kepri sebesar Rp 2.039.202.234.000, Kabupaten Natuna Rp 722.412.204.000, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 627.693.152.000, Kabupaten Karimun Rp 679.798.123.000, Kota Batam Rp 963.792.007.000, Kota Tanjungpinang Rp 634.967.698.000, Kabupaten Lingga Rp 673.828.938.000, dan Kabupaten Bintan Rp 729.865.873.000.
Penyerahan DIPA dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12).
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi bahwa segala jajaran diminta bekerja dengan optimisme tinggi dan menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga semakin siap menghadapi tantangan ke depan.
Oleh karena itu, Nurdin mengajak jajaran pemerintah di Kepulauan Riau (Kepri) untuk bekerja dengan optimisme tinggi.
”Kita dipesan untuk bersinergi, bahu membahu dan bekerja penuh optimisme untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Nurdin usai menerima DIPA tahun 2017.
Selain itu, pemerintah pusat ingin dana yang ditransfer ke daerah ini bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan pemanfaatan APBD, juga harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
”Makanya kita ingin pemanfaatan ya secepat mungkin. Biar sejak awal tahun masyarakat sudah merasakannya,” kata Nurdin.
Apalagi, kata Nurdin, Presiden menginginkan agar semuanya bergerak lebih cepat. Pihaknya pun pekan depan akan menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal serta dengan bupati/wali kota.
”Supaya pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,” kata Nurdin.
Sehari sebelum menerima DIPA, Nurdin mengumpulkan seluruh kepala SKPD Pemprov Kepri untuk memberi penekanan tentang program pembangunan pada tahun anggaran 2017. Karena Nurdin ingin program-program itu harus sesuai dengan visi gubernur dan RPJMD yang telah ditetapkan.
”Skala prioritas pembangunannya harus jelas. Semuanya harus untuk kebaikan masyarakat. Terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Nurdin.
Gubernur juga berpesan agar kepala SKPD untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
”Yang paling penting programnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Nurdin.
Dalam kesempatan itu, kata Nurdin, Presiden menekankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta untuk menggerakkan roda ekonomi nasional maupun ekonomi di daerah.
”Kita di Kepri juga perlu peran swasta yang bisa membuat nilai tambah, serta menciptakan lapangan kerja,” kata Nurdin.
Karena uang negara, APBN dan APBD cuma berperan 20 persen untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sementara swasta berperan 80 persen.
”Kita dukung peran swasta dengan selalu menjadikan Kepri daerah yang damai dan nyaman,” kata Nurdin. (Suhardi)
